FAKTA|News. Diberdayakan oleh Blogger.

ads

Looped Slider

Advertisement

Featured Video

Label 2

Label 3

Style3[OneRight]

Gagdet

Style4

Video Of Day

Pages

Berita Terbaru

Subscribe

Subscribe

Subscribe

Subscribe

Subscribe

Subscribe

    Advertisement

    Advertisement


Faktanews.com (Daerah) – Kabupaten Pohuwato, Aksi yang dilakukan oleh Tim Gabungan yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato beserta seluruh stakeholder , masih belum diterima oleh masyarakat petani tambak yang berada di Kecamatan Randangan.

Usai shalat jumat di masjid Al-Muhajirin Desa Patuhu, para petani tambak membahas akan janji yang dilontarkan oleh Bupati Syarif Mbuinga kala mengikuti proses Pilkada ditahun 2015 silam, dimana pasangan SYAH jilid dua ini maju sebagai incumbent dan memberikan janji politik terhadap para pengusaha tambak.

Pria yang akrab disebut Puang Rewa ini mengatakan bahwa saat melakukan sosialisasi di Desa Patuhu, Bupati Pohuwato menjamin para penambak dan akan mencabut seluruh tiang yang tertancap di lahan tambak sampai diwilayah pesisir laut.

“Masih teringat apa yang dikatakan atau dijanjikan oleh Bupati saat melakukan sosialisasi ditempat kami, Pak Syarif berjanji untuk melepaskan seluruh tiang yang tertancap dilahan kami hingga bagian pantai, seharusnya pemerintah melakukan koordinasi dulu dengan kami jika akan ada penertiban seperti ini, ini sama saja merampas hak hidup kami dan kami merasa dirugikan atas tindakan tersebut.” Jelas Rewa

Ditambahkannya lagi, “ Jika ingin mengusut tuntas tentang siapa yang menjual, kami siap buka-bukaan, karena kami disini membeli lahan dari masyarakat, bukan merampas lahan disini, seharusnya yang dipersalahkan adalah kelompok-kelompok yang menjual lahan ini kepada kami, bukan kami terus yang dipersalahkan, apa salahnya pemerintah memberikan waktu kepada kami untuk panen dulu.?.”Tutup Rewa

Ditempat terpisah, Bupati Pohuwato membantah akan janji yang disebutkan oleh salah satu petani tambak yang ada di Desa Patuhu, Syarif hanya mengatakan bahwa yang masuk dalam wilayah Cagar Alam harus dikembalikan ke fungsi awal.

“Semua penyataan mereka itu tidak benar, semua hanya bohong besar mereka, memang benar saya pernah menemui mereka tapi saya hanya mengatakan bahwa yang masuk dalam wilayah Cagar Alam harus dikembalikan ke fungsi awal dan saya tidak main-main, karena yang namanya cagar alam tidak bisa dibuat apa-apa, sekarang ada kalimat untuk ganti rugi, padahal kita ratusan tahun akan dirugikan oleh hal tersebut.”Jelas Syarif

“Saya memang tidak tahu persis seperti apa tindakan kemarin, tapi saya bisa melihatnya disatu sisi bahwa secara pisikologi dimana satu kawasan yang sudah dirusaki secara gradual begitu pasti akan menimbulkan reaksi yang beragam, dan saya dalam waktu dekat ini akan turun dan melihat, mungkin saja tindakan saya akan lain.”tutup Syarif

Pewarta  : Jhojo As. Rumampuk

Faktanews.com (Daerah) – Kabupaten Pohuwato, Terkait kecaman yang dilontarkan oleh Ketua Asosiasi Petani Tambak yang juga Tim Pakar DPRD Pohuwato dimana aksi yang dilakukan oleh Anggota Legislatif dianggap tidak manusiawi lewat akun facebook serta jumpa pers di salah satu warung kopi ternama yang berada di Kecamatan Marisa.

Dimana Mohamad Irfan menilai tindakan atau aksi yang dilakukan oleh beberapa Aleg telah secara nyata melanggar Hak Asasi Manusia serta menyalahi Undang-Undang No. 32 tahun 2004 Pasal 41 dimana DPRD mempunyai fungsi Legislatif, Anggaran dan pengawasan terhadap pelaksanaan undang- undang peraturan daerah dan keputusan kepala daerah serta kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

“Tindakan pembukaan pintu klep air tambak yang dilakukan oleh teman-teman di DPRD kemarin itu telah melanggar Hak Asasi Manusia,  mereka juga dengan secara sengaja telah melanggar UU No 32 tahun 2004 pasal 41, dimana pihak DPRD mempunyai 3 fungsi, yakni fungsi legislatif, anggaran dan pengawasan terhadap pelaksanaan undang- undang peraturan daerah dan keputusan kepala daerah serta kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, maka dari itu saya akan laporkan masalah ini ke pihak penegak hukum.”Jelas Irfan

Ditambahkannya lagi, “ Sementara informasi yang saya dapatkan bahwa ada Aleg yang melakukan pengrusakan pintu air tambak, berarti mereka telah melakukan tindakan yang seharusnya mereka tidak lakukan, dan itu bukan wewenangnya DPRD.”tutup irfan

Ditempat terpisah, Ketua Komisi II DPRD Pohuwato Hamdi Alamri saat ditemui diruangannya mengatakan bahwa DPRD mengklarifikasi dimana saat ini Mohamad Irfan berbicara bukan dengan kapasitasnya sebagai tim pakar tapi komunitas petani tambak, dan DPRD tidak mengetahui dari sisi mana irfan melihat bahwa ini adalah pelanggaran HAM, karena yang terjadi saat ini adalah mereka melanggar wilayah yang tidak bisa disentuh.

“Pertama saya ingin klarifikasi dimana saat ini irfan berbicara bukan dengan kapasitasnya sebagai tim pakar, tapi sebagai komunitas petani tambak,
 Dan saya tidak tau dari sudut pandang mana Irfan melihat  jika hal tersebut melanggar HAM, karena yang telah terjadi saat ini adalah pelanggaran diwilayah yanh tidak seharusnya tersentuh."jelas Hamdi

Pewarta  : Jhojo As. Rumampuk


Faktanews.com (Daerah) - Kabupaten Pohuwato, Terkait kecaman yang dilontarkan oleh salah satu Tim Pakar DPRD Kabupaten Pohuwato lewat akun facebook tentang tindakan pengrusakan pintu air tambak beberapa waktu lalu, membuat ketua fraksi Bhineka Tunggal Ika angkat Bicara.

Pasalnya tindakan tersebut telah berulang-ulang kali dilakukan oleh Mohamad Irfan disaat  berbenturan dengan pihak DPRD, sehingganya disaat pembukaan Sidang Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi dan Penetapan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2016.

Aleg Partai Kebangkitan Bangsa Yunus Usman yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Bhineka Tunggal Ika Meminta Ketua DPRD harus bersikap tegas dalam menyikapi kecaman dari salah satu Tim Pakar DPRD Pohuwato.

"Saya minta Ketua DPRD harus bersikap tegas kepada Mohamad Irfan, karena hal ini telah dilakukan berulang-ulang kali." jelas yunus saat persidangan dimulai.

Pewarta  : Jhojo As. Rumampuk


Irfan : Semua Tindakan Yang Dilakukan Oleh Aleg Tidak Manusiawi

Faktanews.com  (Daerah) – Kabupaten Pohuwato,  Terkait penindakan yang dilakukan oleh pihak DPRD Kabupaten Pohuwato dan Gabungan Stakeholder  yang membuka sejumlah pintu air tambak mendapatkan kecaman dari Ketua Asosiasi Petani Tambak yang juga Tim Pakar DPRD.

Sejumlah Aleg yang turun lapangan untuk meninjau lokasi Tanjung Panjang dinilai tidak memilki rasa prikemanusiaan dan bertindak tidak sesuai dengan SOP awal yang sudah dibahas usai melakukan kegiatan dengar pendapat beberapa waktu lalu.

Saat diwawancarai Awak Media ini, Mohamad Irfan sangat menyayangkan tindakan dari sejumlah Aleg dan seluruh stakeholder atas pengrusakan pintu air tambak kemarin (24/08) diwilayah Cagar Alam dan Hutan Lindung Tanjung Panjang, Irfan juga menilai bahwa tindakan yang diambil kemarin sudah tidak manusiawi yang notabenenya telah melanggar Hak Asasi Manusia.

“Yang jelas saya sangat menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh teman-teman di DPRD, seharusnya mereka melakukan sosialisasi terlebih dahulu sebelum melakukan penindakan, sangat jelas ini telah melanggar HAM, dimana setiap manusia memiliki hak untuk hidup.” Jelas Irfan

Ditambahkanya lagi, “ Saya sudah berkomunikasi dengan Bupati, dan Bupati sangat setuju dengan tindakan DPRD dalam rangka melindungi Hutan, hanya beliau tidak setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh pihak DPRD dalam hal pembukaan sejumlah pintu air, dan hal ini jika terulang ke dua kalinya maka kami akan melaporkan masalah ini ke pihak yang berwajib serta yang jelas kami akan melakukan sebuah upaya perlawanan.”Tutup Irfan

Pewarta : Jhojo As. Rumampuk


Faktanews.com (Daerah) - Kabupaten Pohuwato,  Pada saat pelaksanaan pengawasan pihak DPRD yang diikuti stakeholder terkait,  pihak Polres Pohuwato temukan 2 pucuk senjata rakitan dalam pondok petani tambak ilegal.

Penemuan senjata rakitan beserta ratusan peluru dari kelereng dengan menggunakan spritus ini ditemukan sekitar pukul. 13.30 Wita diwilayah cagar alam.

Saat diwawancarai awak media ini, Pihak Polres Pohuwato yang dipimpin langsung oleh Kepala Satuan Sabhara Afandi Nurkamiden mengatakan dari hasil penemuan 2 pucuk senjata rakitan yang berada di pondok petani tambak ini akan segera diserahkan ke pihak Reskrim agar segera dilakukan penyelidikan.

"Pada saat turun bersama dengan pihak DPRD Pohuwato kami mendapatkan 2 pucuk senjata rakitan, di pondok pertama kami menemukan senjata dengan peluru kelereng dan spritus, dan di pondok berikutnya kami menemukan satu pucuk senjata rakitan yang diduga menggunakan bubuk mesiu, oleh karena itu barang kedua barang bukti tersebut akan kami serahkan di pihak Satreskrim Polres Pohuwato agar segera dilakukan penyelidikan."Jelas Afandi

Ditambahkannya lagi, "Jika perlu Polres akan menurunkan tim ahli terkait dengan penemuan 2 pucuk senjata rakitan tersebut, itu digunakan untuk apa?". tutup Afandi.

Pewarta  : Jhojo As. Rumampuk


Faktanews.com (Daerah) – Kabupaten Pohuwato,  Gabungan Komisi yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato Nasir Giasi turun langsung menyaksikan kerusakan hutan mangrove yang didampingi oleh Stakeholder terkait ( Polres Pohuwato, Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi serta Dinas Perikanan Dan Kelautan) di wilayah Cagar Alam dan Hutan Lindung Tanjung Panjang Kecamatan Randangan.


Sesuai data yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi bahwa luasan Cagar Alam 15 Ribu Ha dan Hutan Lindung 12 ribu Ha dan yang telah dirambah mencapai 82 Persen, sehingganya Pihak Pemerintah Daerah akan melakukan tindakan tegas akan pengrusakan hutan bakau tersebut.

Sehingganya pihak DPRD Kabupaten Pohuwato akan segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengenai persoalan perambahan  hutan bakau tersebut.

Saat diwawancarai awak media ini, Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato Nasir Giasi mengatakan bahwa saat ini pihaknya telah melihat langsung rusaknya hutan bakau (Mangrove) yang berada di Cagar Alam dan Hutan Lindung tanjung panjang, sehingganya persoalan ini harus mendapatkan tindakan tegas.

“Giat yang kali ini kami lakukan untuk melihat langsung kerusakan hutan mangrove yang berada di wilayah tanjung panjang dan ini adalah bentuk pengawan kita dari DPRD, dimana isu kerusakan mangrove telah menjadi isu tertinggi di Provinsi Gorontalo bahkan secara nasional, dan data saat ini data di kami  secara keseluruhan yakni 15 Ribu Ha.” Jelas Nasir

Ditambahkannya lagi, “cagar alam ini sebenarnya adalah wilayah yang memang tidak bisa dirambah oleh siapa pun, tapi hari ini kami turut prihatin dimana ada sebahagian masyarakat kita yang terlibat dalam pengrusakan hutan tersebut, dan mungkin saja kegiatan ini akan kami lakukan secara rutin untuk memantau kondisi hutan mangrove dilapangan. Tutup Nasir 



Pewarta  : Jhojo As. Rumampuk


Faktanews.com (Daerah) - Kabupaten Pohuwato, Beberapa tokoh masyarakat dan pemuda siang tadi (23/8) menyambangi Gedung Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pohuwato. Terkait permasalahan Lokasi TPA TINJA di tempatkan Di Desa mereka.

Sesuai hasil wawancara Awak media yang mewawancarai slah satu tokoh masyarakat yg bernama Kusmayadi hunta mengatakan bahwa secara pribadi beserta sluruh masyarakat yang berada di Desa Botubilotahu Kecamatan Marisa menolak program Pemerintah Daerah terkait penetapan TPA Tinja untuk kabupaten pohuwato.

"Saya Dan mesyarakat Sangat Menolak Dengan Keras mengenai Desa kami akan di jadikan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tinja, Pasalnya ini akan sangat mengganggu kenyamanan Masyarakat, dan otomatis akan mengganggu  kualitas udara di Desa kami, Kusmayadi melanjutkan, cukup Desa Kami Bertahan dengan TPA Sampah Saja, itupun sebenarnya sudah mengganggu kenyamanan dan Kami akan mengawal Proses Berakhirnya Kontrak TPA Sampah sampai 2022. Dan tidak akan di perpanjang." tuturnya dengan Nada Kesal. 

Kusmayadi Menambahkan Desa kita Ini Merupakan Desa yang berada di pusat Kota Pohuwato,masa segala macam Limbah akan di buang di Desa kami ucapnya.

Di tempat terpisah, Para Tokoh Masyarakat dan pemuda Di sambut Oleh Beberapa Aleg Komisi 111 dan Aspirasi Mereka di terima, Bahkan Meraka Berjanji Besok akan mengundang dan melakukan Rapat Koordinasi Dengan Instansi Terkait yakni Dinas BLHTK dan P.U mengenai permasalahan ini. (Iqbal)