Berita Terbaru

Advetorial

Advetorial

Berita Populer

Kebebasan Demokrasi Di Pohuwato, Akankah Terbelenggu ?





Faktanews.com (Daerah) – Kabupaten Pohuwato,  Sebagai Salah satu daerah dengan luasan terbesar di Provinsi Gorontalo, Kabupaten Pohuwato dikategorikan sebagai sebuah Daerah yang sukses menyelenggarakan 2 Pesta demokrasi yakni Pemilihan Calon Legislatif di tahun 2014 silam dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tahun 2015 kemarin.
Namun sangat disayangkan, sebuah kebebasan demokrasi di Kabupaten Pohuwato seakan-akan di Belenggu oleh suatu kepentingan para calon yang ikut meramaikan, seperti di contohkan dengan kejadian 2 (dua) guru honorer yang ditahan insentivenya karena memilih pasangan lain pada Pemilihan Bupati di Tahun 2015 kemarin (baca : http://www.faktanews.com/2016/05/4-bulan-insentive-guru-honor-tak.html )
Sementara sudah dijelaskan bahwa kebebasan adalah sebuah pilar untuk berdemokrasi baik secara langsung maupun demokrasi perwakilan, rakyat yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi seharusnya bebas menentukan pilihan mereka tentang siapa yang mereka pilih untuk duduk dalam jabatan politiknya.
Disela-sela kegiatan dialog publik dengan tema Membangun Demokrasi Gorontalo Dari Pohuwato, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pohuwato Mirnawati Modanggu saat diwawancarai awak media ini membantah bahwa adanya pembelengguan kebebasan berdemokrasi di Daerah yang sukses menyelenggarakan pesta demokrasi sebanyak 2 kali.
Ketua KPU Kabupaten Pohuwato mengatakan bahwa demokrasi ini sebenarnya tidak membelenggu, hanya saja semua harus di dikembalikan kepada setiap Partai Politik karena sampai saat ini belum adanya pendidikan politik kepada masyarakat dan juga pengurus partainya, padahal banyak  yang dapat diselesaikan dengan berpolitik.
“Pada prinsipnya demokrasi sebenarnya tidak membelenggu, semua harus dikembalikan kepada seluruh partai politik khususnya di Pohuwato, gagal pahamnya masyarakat dikarenakan beberapa tokoh politik yang terkadang membelokan makna dari sebuah partai politik.”Ungkapnya
Ditambahkannya lagi, “ Masyarakat seharusnya mendapatkan pendidikan berpolitik, dan itu harus dilakukan oleh seluruh partai politik secara terus-menerus, dan sebenarnya ini adalah tanggung jawab bersama, akan tetapi kami dari KPU hanya bisa melakukannya jika ada tahapan pemilihan, baik Legislatif maupun Pemilihan Kepala Daerah.”Tutup Mirna
Begitu pun dengan Rauf Hatu yang saat menjadi pemateri dalam kegiatan dialog publik (18/06) Kemarin, saat dimintai tanggapan tentang kebebasan berdemokrasi dan juga apakah masyarakat yang gagal paham akan berpolitik ataukah Tokoh-Tokoh Politik yang dianggap kurang memahami makna yang termasuk dalam setiap AD-ART-nya.
Rauf mengatakan bahwa sebenarnya kebebasan berdemokrasi yang terbelengu, hanya saja dikarenakan pendidikan politik yang kurang, seolah-olah rakyat itu tidak memiliki pilihan, jika pendidikan politiknya bagus dari partai politik dan kelompok-kelompok yang memiliki kepedulian maka rakyat akan bangkit dan bebas dalam berdemokrasi.
“Saya kira sebenarnya tidak ada yang namanya kebeebasan berdemokrasi yang terbelenggu, hanya saja dikarenakan pendidikan politik yang kurang, seolah-olah rakyat itu tidak memiliki pilihan, jika pendidikan politiknya bagus dari partai politik dan kelompok-kelompok yang memiliki kepedulian maka rakyat akan bangkit dan bebas dalam berdemokrasi.” Jelasnya
Seharusnya setiap figur yang rakyat pilih itu benar-benar kapabel dan berintegritas baik menjadi anggota DPR maupun Kepala Daerah, terkait dengan gagal pahamnya masyarakat itu seharusnya menjadi tugas dari partai politik, sebab Parpol bukan saja hanya sekedar berkompetisi dalam setiap pesta demokrasi, tugas lainnya yakni memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.
 “Seharusnya setiap figur yang rakyat pilih itu benar-benar kapabel dan berintegritas baik menjadi anggota DPR maupun Kepala Daerah, terkait dengan gagal pahamnya masyarakat itu seharusnya menjadi tugas dari partai politik, sebab mereka bukan saja hanya sekedar berkompetisi dalam setiap pesta demokrasi, tugas lainnya yakni mereka berkewajiban memberikan pendidikan politik kepada masyarakat karena itu da anggarannya.”Tutup Rauf
Berbeda dengan sekertaris KNPI Kabupaten Pohuwato Oin S. Mohi, saat diwawancarai awak media ini mengatakan bahwa intimidasi terhadap jabatan itu masih ada, tapi jika berbicara tentang pembelengguan itu tidak ada di Pohuwato, setiap partai politik pasti memahami apa yang ada dalam AD-ART-nya, hanya saja strategi yang sering kali dipakai hanya bagaimana memenangkan pemilihan atau non konfensional.
“Intimidasi terhadap jabatan itu masih ada dan sangat besar, tapi jika berbicara tentang pembelengguan itu tidak ada di Pohuwato, dan setiap partai pasti memahami AD-ART-nya, hanya saja yang mereka lakukan bagaimana memenangkan pemilihan itu saja, jika non konfensional dianggap lebih jitu saya fikir mereka pasti arahnya kesana, guna mendapatkan suara terbanyak dan menang dalam setiap kompetisi yang ada.” Jelas Oin. (Jho)

No comments:

Berikan Tanggapan Anda