Berita Terbaru

Advetorial

Advetorial

Berita Populer

Kualitas Kerja Antara Pemda Pohuwato Dan DPRD Alami Penurunan






Faktanews.com (Daerah) – Kabupaten Pohuwato,  Rapat koordinasi Antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pohuwato tentang percepatan RPJMD dan LKPJ tahun 2016 yang dilaksanakan (21/07) kemarin menuai protes dari salah satu Aleg dari Partai Hanura.

Pasalnya Ketua Badan Legislasi menilai kualitas kinerja antara Pemda Pohuwato dan DPRD mengalami penurunan, hal ini disebabkan kurangnya koordinasi antara pimpinan DPRD maupun Bupati Pohuwato yang pasti akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. 

Dalam penjelasan Johanes R. Sampe bahwa semua yang telah dijelaskan oleh Bupati Pohuwato dalam rapat koordinasi semua tepat, hanya saja yang menjadi perhatian antara Pimpinan DPRD dan Anggota yakni bagaimana segera menyikapi masalah keterlambatan pengesahan RPJMD dan LKPJ yang seharusnya di Bulan Juni kemarin sudah selesai.

“Semua yang dijelaskan oleh pak Bupati semuanya tepat, dan menjadi perhatian kami antara pimpinan DPRD dan Anggota yakni bagaimana menyikapi ini, karena yang paling terpenting adalah komitmen kita tentang bagaimana menjawab harapan dari Pemerintah Daerah.” Jelas Johanes.

Ditambahkannya lagi, tentang pertanggung jawaban APBD 2016 yang kini tersisa 6 hari lagi apakah DPRD harus menyelesaikan terlebih dahulu 6 buah Ranperda baru masuk pada Nota Pengantar atau dijalankan bersama, karena belum disahkan maka ini tidak menjadi satu persoalan sebab jika diselesaikan terlebih dahulu maka bukan suatu keharusan adanya uji public terhadap Ranperda tersebut.

“Padahal semuanya sudah dalam wacana kami, dan inilah yang menjadi kekurangan kami sebagai manusia sehingga semuanya menjadi molor, kita harus menyelesaikan Laporan Pertanggung Jawaban APBD 2016 dalam waktu 6 hari dan mengesahkan RPJMD dalam waktu 19 hari, tentang pertanggung jawaban APBD 2016 yang tersisa 6 hari, apakah kita harus menyelesaikan dulu 6 buah ranperda baru kita masuk dalam nota pengantar, apa tidak bisa sambil berjalan, karena untuk 6 ranperda ini belum di sahkan tidak menjadi satu persoalan, kalaupun kita selesaikan dulu maka kita tidak perlu melakukan uji public sebab bukan menjadi satu keharusan.” Tutup Johanes.(Jho)

No comments:

Berikan Tanggapan Anda