Berita Terbaru

Advetorial

Advetorial

Berita Populer

Landasan Aturan Tak Jelas, Kesbang Provinsi Buntuti Para Calon Gubernur





Faktanews.com (Daerah) – Kabupaten Pohuwato, Terkait kunjungan salah satu Calon Gubernur Gorontalo tahun 2017-2022 Hana Hasanah di Kabupaten Pohuwato membuat para masyarakat dan Tim yang ada merasa heran atas aturan yang dikeluarkan oleh Kesbang Pol Provinsi atas terbitnya surat nomor 090/KESBANGPOL/715 tahun 2016 tentang Monitoring Kegiatan Politik Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur selama 5 Bulan sejak Oktober hingga Februari 2017.

Pasalnya konsep surat yang disodorkan oleh anggota kesbang Pol Provinsi Gorontalo kepada salah satu Calon Gubernur dinilai tidak seperti dengan apa yang ada dilapangan, bahkan hal yang dilakukan seperti memata-matai dan dianggap tidak sesuai dengan prosedur aturan yang ditetapkan oleh KPU.

Saat diwawancarai awak media ini Hana Hasanah mengatakan bahwa dirinya sangat menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh pihak Kesbang, dari redaksi surat yang diperlihatkan tidaklah sesuai dengan apa yang dilakukan, sehingganya dirinya meminta kepada Kesbang Pol Provinsi agar bekerja secara professional dan jangan ada tindakan yang dapat merugikan Pasangan Calon Lainnya.

“Yang saya herankan ternyata saya telah diikuti oleh saudara Rahmat Marjun, Norman Salilama dan Syarifudin Thalib selama 2 hari yang notabenenya mereka adalah Pegawai Kesbang Pol Provinsi,  tapi cara mereka mengikuti saya itu tidak sesuai dengan aturan, karena cara mereka mengikuti saya seperti memata-matai apa yang saya lakukan dan mungkin plus direkam, setelah saya tanyakan mereka mengatakan bahwa tindakan yang mereka lakukan berdasarkan perintah dari Kepala Badan Kesbang Pol Pak Adrian Lahay.” Jelas Hana

Ditambahkannya lagi, Mengapa saya tidak mendapatkan surat tembusan.? Terus dalam redaksi surat yang diperlihatkan itu tidak melibatkan KPU dan Bawaslu Provinsi Gorontalo, sehingganya saya masih akan mempertanyakan dasar Kesbang yang membuntuti saya seperti saya ini adalah seorang DPO, saya akui, NKRI ada kelebihannya sendiri dan begitupun ZIHAD, jadi saya harapkan kepada pihak Pemerintah Provinsi agar jangan melakukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain, sebab saya juga pernah mendampingi suami saya selama 2 periode di Gorontalo dan tidak pernah mendapatkan hal-hal seperti ini.” Tutup Hana (Jho)

No comments:

Berikan Tanggapan Anda