Faktanews.com – Gorontalo, Dewan Pengurus Daerah (DPD) Pro-Jurnalismedia Siber (PJS) Gorontalo mengungkapkan kekecewaannya terhadap Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Gorontalo yang hingga saat ini tidak menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran etik dan gratifikasi. oleh Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo.
Laporan sebelumnya disampaikan PJS Gorontalo terkait dugaan pelanggaran saat pelaksanaan Rapat Evaluasi APBD 2024 oleh Dinas PUPR
“Kami sangat menyayangkan lambatnya penanganan laporan ini. Dugaan pelanggaran etik dan gratifikasi yang melibatkan Komisi III DPRD merupakan permasalahan serius yang harus segera ditindaklanjuti untuk menjaga kredibilitas lembaga legislatif,” kata Jhojo Rumampuk
Saat di Konfirmasi, Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo, Umar Karim mengakui BK berwenang memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran sumpah jabatan dan etika anggota DPRD.
Namun peraturan DPRD yang mengatur kode etik saat ini sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga penerapan laporan dugaan pelanggaran etik kerap menjadi perdebatan.
“Peraturannya masih perlu diubah agar penerapannya lebih kuat. Namun atas dugaan pelanggaran sumpah bisa diproses oleh BK karena ada dasar hukum yang jelas,” imbuhnya.
Umar Karim menegaskan, laporan dugaan gratifikasi yang disampaikan PJS Gorontalo bisa diproses karena erat kaitannya dengan sumpah janji jabatan.
“BK akan mempelajari laporan ini dengan serius dan mengambil keputusan berdasarkan bukti-bukti yang ada. Namun untuk hasil akhir, saya belum bisa berkomentar lebih jauh karena proses penyidikan masih berjalan,” tegasnya.
