Faktanews.com, Pohuwato – Komisi III DPRD Kabupaten Pohuwato mendesak pemerintah daerah untuk bertindak cepat dan serius dalam menangani wabah malaria yang telah menyebar luas di sejumlah wilayah. Desakan ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar Jumat, 25 April 2025, bersama Dinas Kesehatan, BPBD, ULP, dan Bagian Umum Setda Pohuwato.
Rapat yang berlangsung di ruang Komisi III DPRD itu dipimpin oleh Ketua Komisi III, Nasir Giasi, didampingi Sekretaris Komisi Muhamad Afif, serta anggota Wawan Wakiden dan Muhamad Rizky Alhasni.
Dalam pembukaannya, Nasir Giasi menyampaikan peringatan keras atas lambannya koordinasi lintas sektor. Ia menekankan bahwa status tanggap darurat bukan sekadar formalitas, melainkan indikator bahwa situasi kesehatan di daerah sudah dalam kondisi mengkhawatirkan.
“Kalau sudah bicara tanggap darurat, ini artinya bukan main-main. Kami ingin tahu, sejauh mana keseriusan pemerintah daerah. Jangan sampai respons lambat justru memperburuk keadaan,” tegas Nasir.
Sorotan Terhadap Anggaran dan Distribusi Logistik
Komisi III secara tegas meminta transparansi penggunaan anggaran tanggap darurat. Mereka menilai alokasi dana harus benar-benar difokuskan pada kebutuhan nyata di lapangan, seperti distribusi logistik, obat-obatan, dan penguatan tenaga medis.
Sorotan juga diarahkan pada lambannya distribusi alat kesehatan serta belum optimalnya koordinasi kelembagaan. Nasir menegaskan bahwa dalam situasi darurat, tidak ada ruang untuk saling melempar tanggung jawab.
“Ini menyangkut nyawa warga. Tidak bisa hanya berdalih prosedur birokrasi. Kalau distribusi alat dan obat saja lambat, bagaimana bisa kita menangani wabah ini?” ujarnya.
Apresiasi dan Teguran Sekaligus
Meski mengkritik keras, Komisi III tetap mengapresiasi inisiatif awal pemerintah yang telah menggelontorkan anggaran tanggap darurat. Namun mereka menilai langkah tersebut belum cukup tanpa sinergi dan kesigapan seluruh lini pemerintahan hingga tingkat desa.
“Malaria ini tidak hanya soal medis, tapi soal kepedulian semua pihak. Kita harus bergerak sebagai satu kesatuan. Zona merah sudah menyebar, dan warga kita tidak bisa menunggu lebih lama,” pungkas Nasir.
Komitmen DPRD untuk Pengawasan Berkelanjutan
Komisi III menegaskan bahwa DPRD akan terus mengawal isu ini secara ketat dan menjadikan hasil RDP sebagai bahan evaluasi berkala terhadap kinerja pemerintah daerah dalam penanganan wabah.
Rapat ini menjadi momentum penting bagi DPRD untuk menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat dan memastikan setiap kebijakan tanggap darurat benar-benar dijalankan secara efektif dan bertanggung jawab.
