Faktanews.com, Pohuwato – DPRD Kabupaten Pohuwato menggelar rapat kerja gabungan pada Senin, 28 April 2025, sebagai respons atas status Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit Malaria dan Demam Berdarah Dengue (DBD) yang terus melonjak di wilayah tersebut.
Rapat berlangsung di ruang utama DPRD Pohuwato dan menghadirkan lintas sektor, mulai dari OPD terkait, para kepala desa, hingga gabungan komisi DPRD. Ketua DPRD Beni Nento membuka rapat dengan peringatan tegas akan pentingnya koordinasi menyeluruh, langkah taktis di lapangan, serta pengelolaan anggaran yang efisien dan transparan.
“Jangan sampai anggarannya Rp 1,7 miliar, tetapi yang digunakan untuk penanganan langsung hanya separuhnya. Sementara sisanya habis di perjalanan dinas dan konsumsi. Ini soal nyawa manusia, bukan sekadar administrasi,” tegas Beni.
Fokus: Efektivitas Anggaran dan Respons Lapangan
Dalam pernyataannya, Beni menyampaikan keprihatinan mendalam atas masifnya penyebaran malaria yang telah menjangkiti sejumlah kecamatan, termasuk Buntulia, Marisa, Patilanggio, Dengilo, Taluditi, hingga kawasan Popayato. Ia menyoroti pentingnya penggunaan anggaran yang langsung menyentuh kebutuhan penanganan, mulai dari logistik medis hingga peningkatan kapasitas tenaga kesehatan.
DPRD juga mendesak agar satuan pelaksana bekerja dengan prinsip akuntabilitas dan efisiensi, serta memastikan tindakan di lapangan benar-benar membendung laju penyebaran penyakit.
“Kita harus membuka tabir persoalan ini. DPRD akan terus mengawal. Tidak boleh ada ruang untuk pemborosan anggaran di tengah kondisi krisis seperti ini,” lanjut Beni.
Pemerintah Diminta Tanggap dan Libatkan Semua Pihak
Rapat juga menyoroti perlunya intervensi lingkungan, terutama di wilayah tambang seperti Bulangita, yang menurut laporan memiliki setidaknya enam kubangan air sebagai potensi tempat berkembang biaknya nyamuk vektor.
“Langkah medis tidak cukup. Kita perlu rekayasa lingkungan dan tindakan cepat di lapangan. Pemerintah daerah tidak bisa tinggal diam,” kata Beni.
Komitmen Bersama dan Tindak Lanjut
DPRD menegaskan bahwa rapat ini bukan sekadar forum diskusi, melainkan langkah awal menuju kolaborasi konkret antarlembaga. Kesimpulan rapat menghasilkan sejumlah rekomendasi dan rencana aksi yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat, termasuk penguatan edukasi masyarakat, pengendalian vektor, serta pengawasan ketat atas pelaksanaan anggaran KLB.
Rapat ditutup dengan komitmen bersama seluruh peserta untuk mengerahkan seluruh sumber daya demi memutus rantai penularan malaria dan DBD di Kabupaten Pohuwato.
