Faktanews.com, Pohuwato — Panitia Khusus (Pansus) DPRD Pohuwato untuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) berhasil menuntaskan sejumlah isu strategis dalam penyusunan dokumen RT/RW Kabupaten Pohuwato. Ketua Pansus RT/RW, Nasir Giasi, menyampaikan bahwa seluruh proses klarifikasi dan sinkronisasi lintas sektor dengan kementerian telah berjalan dengan baik, dan sejumlah perbaikan yang diminta kini telah diselesaikan oleh pemerintah daerah.
“Proses ini merupakan lintas sektor antara kementerian dan daerah. Hasil evaluasi dari kementerian kami tindak lanjuti, dan alhamdulillah beberapa poin penting sudah rampung,” ujar Nasir.
Penyelesaian Koreksi Data Irigasi dan Rawa
Salah satu poin utama yang diselesaikan adalah koreksi terhadap data irigasi dan rawa. Pemerintah daerah, menurut Nasir, telah merespons arahan kementerian dengan melakukan pembaruan data secara teknis sehingga tidak lagi menjadi kendala dalam tahapan selanjutnya.
Penegasan Wilayah Tanjung Bajo
Isu kedua yang berhasil dituntaskan adalah penentuan status wilayah Tanjung Bajo, yang selama ini menjadi titik sengketa antara Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Boalemo. Melalui kesepakatan resmi antara kedua bupati, disepakati bahwa Tanjung Bajo secara administratif berada dalam wilayah Boalemo.
“Masalah ini sudah diselesaikan melalui berita acara yang ditandatangani oleh Bupati Pohuwato dan Bupati Boalemo,” jelas Nasir.
Penataan Terminal Khusus dan Perlindungan Kawasan Mangrove
Poin penting lainnya terkait dengan penyesuaian wilayah Terminal Khusus (Tarsus) milik PT LIL agar tidak mengganggu kawasan mangrove yang telah ditetapkan sebagai zona lindung oleh RT/RW Provinsi. Dalam evaluasi, Pansus dan pemerintah daerah melakukan pengurangan luasan usulan perusahaan, dengan mengeluarkan sekitar 1,5 hektar area mangrove dari zona Tarsus.
“Kami pastikan kawasan mangrove tetap terlindungi dan tidak tergerus oleh kepentingan industri,” tegas Nasir.
Kawasan Wisata Lalape Dipertahankan
Terkait rencana pengembangan Terminal Khusus BJA di wilayah Lalape, Pansus berhasil mempertahankan status kawasan wisata tersebut agar tidak dikonversi menjadi wilayah industri pelabuhan.
“Kawasan wisata Lalape tetap menjadi milik Kabupaten Pohuwato sebagai destinasi pariwisata. Tidak akan digabungkan dalam wilayah Tarsus BJA,” ujar Nasir dengan tegas.
Tinjauan Lapangan sebagai Langkah Finalisasi
Untuk memastikan akurasi dan relevansi kebijakan tata ruang yang akan ditetapkan, Pansus akan melakukan tinjauan langsung ke sejumlah lokasi yang menjadi sorotan pembahasan.
“Kami akan turun langsung ke lapangan untuk memastikan bahwa pola ruang yang kami tetapkan sesuai kondisi aktual dan berpihak pada kepentingan daerah serta keberlanjutan lingkungan,” tutup Nasir.
