Faktanews.com, Pohuwato — DPRD Pohuwato melalui Panitia Khusus RT/RW telah menyelesaikan sejumlah persoalan strategis yang selama ini menghambat penetapan tata ruang daerah. Salah satu capaian penting adalah penyelesaian status wilayah Tanjung Bajo, yang selama bertahun-tahun menjadi titik sengketa batas administratif antara Kabupaten Pohuwato dan Boalemo.
Ketua Pansus, Nasir Giasi, menyebut bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan kesepakatan resmi antara kedua kepala daerah yang tertuang dalam berita acara.
“Masalah ini sudah diselesaikan melalui berita acara yang ditandatangani oleh Bupah huti Pohuwato dan Bupati Boalemo,” jelasnya.
Selain itu, koreksi teknis terhadap data irigasi dan rawa juga berhasil diselesaikan oleh pemerintah daerah untuk menjawab masukan dari kementerian. Hal ini menjadi bagian penting dalam sinkronisasi pusat dan daerah demi menyempurnakan peta ruang Pohuwato.
Penyesuaian lokasi Terminal Khusus PT LIL serta perlindungan zona pariwisata Lalape juga dibahas dan dikunci dalam proses penataan ruang agar tidak tumpang tindih dengan kepentingan industri atau klaim wilayah.
“Kami ingin kepastian hukum dan wilayah yang jelas, agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” ujar Nasir.
Pansus menegaskan, langkah ini merupakan bentuk keseriusan DPRD dalam memastikan legalitas tata ruang yang inklusif, terencana, dan didukung oleh semua pemangku kepentingan di tingkat lokal maupun nasional.
