Faktanews.com, Pohuwato – DPRD Kabupaten Pohuwato menggelar rapat kerja lintas sektor yang menyoroti dua agenda strategis: evaluasi efektivitas program beasiswa daerah serta pengembangan jurusan pertambangan di SMK Marisa. Rapat yang berlangsung di Aula DPRD ini menjadi langkah awal konkret dalam memperkuat kesiapan generasi muda menghadapi geliat industri pertambangan di wilayah Pohuwato.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Pohuwato Beni Nento, didampingi Ketua Komisi III Nasir Giasi, serta dihadiri jajaran anggota legislatif, Sekretaris Daerah Iskandar Datau, dan perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Dispora.
“Potensi kekayaan alam Pohuwato, khususnya di sektor pertambangan, harus diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia. Kita tidak boleh hanya jadi penonton,” tegas Beni Nento.
Ia menekankan bahwa penguatan jurusan pertambangan di SMK Marisa menjadi kebutuhan mendesak, seiring dengan semakin terbukanya ruang kerja dari proyek-proyek strategis seperti Pani Gold Project (PGP). Menurutnya, sektor pendidikan perlu segera merespons kebutuhan industri lokal, baik melalui penambahan jurusan, peningkatan fasilitas, maupun kemitraan dengan pelaku industri.
Selain itu, Beni juga mengangkat isu penting terkait perjuangan legalisasi wilayah pertambangan rakyat (WPR) di berbagai kecamatan, seperti Buntulia, Popayato, Taluditi, dan Dengilo, yang tengah didorong untuk memperoleh Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
“Jika WPR ini berhasil mendapatkan IPR, maka kesempatan kerja akan semakin terbuka lebar. Di sinilah pendidikan vokasi memainkan peran krusial,” sambungnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi III Nasir Giasi menegaskan perlunya sinergi berkelanjutan antara DPRD, pemerintah daerah, dan sektor swasta untuk menjadikan pendidikan vokasi sebagai penggerak transformasi ekonomi.
“Kami juga mengevaluasi program beasiswa daerah, agar lebih tepat sasaran dan mendukung peningkatan kompetensi pemuda Pohuwato, terutama dalam bidang-bidang yang mendukung pengelolaan potensi daerah,” ujarnya.
Rapat ini menandai komitmen DPRD dan Pemda dalam merancang kebijakan yang tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif dalam menyiapkan generasi muda yang adaptif terhadap peluang kerja masa depan, khususnya di sektor pertambangan sebagai industri andalan daerah.
