Faktanews.com, Gorontalo – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Daerah Pemilihan (Dapil) III, Fadli Hasan, melaksanakan reses masa sidang ketiga tahun 2025 di Desa Luhu, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, Senin (24/06/2025).
“Alhamdulillah, reses kali ini tetap bisa dilaksanakan meski dengan efisiensi anggaran. Ini mandat undang-undang, jadi harus dijalankan,” ujar Fadli Hasan usai kegiatan.
Dalam pertemuan itu, Fadli menyerap beragam aspirasi masyarakat untuk kemudian diusulkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 dan diintegrasikan dengan RPJMD Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi.
“Kami ingin hasil pokok pikiran dari reses ini sejalan dengan Musrenbang, agar pembangunan tidak tumpang tindih,” jelas politisi PAN tersebut.
Soroti Data DTKS
Fadli menekankan perlunya pengawasan terhadap perubahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang kini menggunakan variabel baru. Ia menilai aturan yang menghapus warga dari DTKS hanya karena daya listrik di atas 2.000 VA atau memiliki BPJS Ketenagakerjaan, bisa menimbulkan masalah sosial baru.
Dorong UMKM Beralih ke NIB
Fadli juga mendorong pelaku usaha mikro agar beralih dari Surat Keterangan Usaha (SKU) ke Nomor Induk Berusaha (NIB). Menurutnya, legalitas ini mempermudah UMKM mengakses bantuan dan pembinaan dari pemerintah.
“Sekarang bahkan usaha perorangan sudah bisa memiliki NIB. Ini penting untuk kemajuan UMKM,” ujarnya.
Kesenjangan Infrastruktur Telaga
Terkait infrastruktur, Fadli menyoroti tantangan yang dihadapi wilayah Telaga sebagai kawasan penyangga, terutama soal jalan dan saluran air yang rawan bencana. Ia juga menilai perlu ada peninjauan ulang status Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang belum mencakup seluruh wilayah Telaga.
“Kami berharap Pak Bupati dapat mengusulkan ke Pemprov agar wilayah lain juga masuk dalam KSP. Ini penting karena banyak daerah yang rawan bencana dan kemiskinan,” tegasnya.
Fadli Hasan menutup kegiatan dengan mengapresiasi sinergi DPRD dan Pemerintah Kabupaten Gorontalo yang menurutnya sudah terbangun dengan baik.
“Kolaborasi ini jangan dibatasi sekat politik. Tujuan kita sama, yaitu menyeimbangkan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
