Fakta News – Gorontalo. Pernyataan Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, dan penjelasan dari perwakilan PT. IGL (Inti Global Lestari) melalui sebuah video yang beredar di media sosial, kini menuai sorotan tajam dari kalangan pemuda.
Salah satu tokoh pemuda Pohuwato Roni Layuhibu, dirinya menyampaikan kritik keras terhadap narasi yang dinilai tidak sesuai dengan fakta lapangan terkait penyebab banjir di wilayah transmigrasi Tuweya, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato.
Dalam video tersebut, Ridwan Monoarfa menyebut masyarakat yang membuka lahan dengan kemiringan 40 derajat sebagai salah satu penyebab banjir. Namun menurut pemuda tersebut, justru pernyataan itu dianggap mengaburkan akar persoalan utama, yaitu pembukaan hutan dalam skala besar oleh perusahaan.
“Masalah banjir, kok yang dikunjungi pelabuhannya, bukan hutannya? Ini logika yang aneh. Masyarakat di Tuweya sudah sejak lama menggarap lahan, sejak masa transmigrasi. Tidak mungkin mereka tiba-tiba dianggap penyebab utama banjir besar yang baru terjadi akhir-akhir ini,” ujarnya.
Ia juga menyinggung video penjelasan dari perwakilan PT. IGL yang menjabarkan kondisi kawasan hutan dan area perusahaan. Roni menilai, narasi yang dibangun oleh pihak perusahaan tidak objektif, dan bahkan terkesan menyesatkan.
“Yang menjelaskan soal kawasan dan air bukan orang ahli. Pak Junaedi itu hanya humas, bahkan dulunya mantan karyawan PT. Letawa di Sulbar. Ini bukan soal citra perusahaan, ini soal fakta dan keselamatan warga,” tegasnya.
Lebih lanjut, Roni juga menyesalkan sikap DPRD Provinsi Gorontalo yang menurutnya tidak turun langsung ke lokasi banjir, dan hanya mengandalkan pernyataan satu pihak yang tidak kompeten di bidang pengairan atau kehutanan.
“Yang duduk di DPRD seharusnya bicara berdasarkan hasil investigasi, bukan asumsi atau pembelaan satu pihak. Jangan hanya karena perusahaan punya akses ke media dan kekuasaan, lantas masyarakat jadi dikambinghitamkan,” ucapnya geram.
Ia mengingatkan bahwa banjir yang terjadi di wilayah Bungadi dan Tuweya merupakan peristiwa luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal ini, menurutnya, sangat layak untuk ditinjau dari sisi kerusakan hutan, tata kelola kawasan hulu, dan aktivitas perusahaan yang mengolah kawasan dengan alat berat.Pemuda tersebut juga mendesak Gubernur dan DPRD Provinsi Gorontalo untuk membentuk tim ahli independen, melibatkan akademisi, pakar lingkungan, dan ahli hidrologi guna mengevaluasi dampak pembukaan lahan oleh perusahaan di wilayah itu.
“Kalau memang DPRD atau perusahaan merasa tidak bersalah, silakan bentuk tim independen. Jangan jadikan masyarakat sebagai tameng. Kami siap buka data dan fakta di lapangan.” tukasnya
