Faktanews.com, Gorontalo – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Sawit DPRD Provinsi Gorontalo, Limonu Hippy, melontarkan kritik keras kepada manajemen Palma Grup dalam rapat pembahasan persoalan perkebunan sawit, Senin (14/7/2025).
Legislator Partai Gerindra itu menilai Palma Grup tidak memiliki itikad baik dalam menyelesaikan hak-hak masyarakat, terutama terkait pembebasan lahan.
Menurut Limonu, proses pembebasan lahan yang dilakukan perusahaan tidak transparan karena masyarakat tidak diberikan salinan dokumen. Padahal, dokumen tersebut menjadi bukti sah keterlibatan mereka dalam proses.
“Ini membuktikan perusahaan tidak punya niat baik. Ada upaya membodohi dan membohongi masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, jika perusahaan berniat menyelesaikan persoalan dengan benar, setiap kesepakatan harus ditandatangani dan dimiliki bersama. Namun kenyataannya, dokumen justru disembunyikan sehingga berpotensi mengaburkan fakta ketika terjadi sengketa.
Selain soal transparansi, Limonu juga menuding Palma Grup merugikan negara dan daerah karena ribuan hektare lahan dibiarkan terbengkalai.
“Kalau pemerintah tegas, lahan yang bertahun-tahun tidak diusahakan itu bisa ditarik negara. Jangan dibiarkan,” ujarnya.
Politisi dari Dapil Pohuwato ini menegaskan dirinya tidak memiliki kepentingan politik di Kabupaten Gorontalo, namun tetap bersuara demi keadilan bagi masyarakat.
“Saya bicara karena ini soal keadilan. Kami juga diperintahkan untuk mengawasi jalannya investor abal-abal seperti ini,” tandasnya.
Pernyataan Limonu menambah deretan kritik terhadap Palma Grup yang kini disorot karena dugaan pelanggaran hak masyarakat serta ketidakterbukaan dalam pengelolaan lahan sawit.
