FAKTANEWS.COM – Meski diguncang isu miring soal dugaan suap dari perusahaan sawit, Pansus DPRD Provinsi Gorontalo tak mundur selangkah pun. Alih-alih melemah, mereka justru menggandeng dua lembaga audit negara BPK dan BPKP untuk memperdalam investigasi tata kelola perkebunan sawit yang dinilai penuh kejanggalan.
Ketua Pansus, Umar Karim, mengonfirmasi bahwa Pansus akan mengundang BPK dan BPKP dalam rapat lanjutan, pda Senin 21 Juli 2025 mendatang. Langkah ini menyusul upaya sebelumnya yang telah melibatkan Polda Gorontalo, Kejaksaan Tinggi dan Ombudsman.
“Ya, kami akan undang BPK dan BPKP. Ini bagian dari keseriusan kami menyelesaikan permasalahan sawit di Gorontalo,” ujar Umar Karim, ditemui usai rapat Komisi I.
Menurutnya, Pansus akan memaparkan seluruh hasil temuan terkait dugaan penyimpangan dalam tata kelola perkebunan sawit. Hasil itu diharapkan bisa ditindaklanjuti oleh BPK dan BPKP sesuai dengan kewenangan masing-masing.
“Ada banyak persoalan yang kami temukan. Tapi kami tidak bisa menyelesaikan semuanya sendiri. Ada bagian yang menjadi ranah Pemprov, Pemda, penegak hukum, Ombudsman, dan juga BPK serta BPKP,” jelasnya.
Terkait isu dugaan suap yang belakangan ramai, Umar Karim hanya menanggapinya dengan senyum. Ia menegaskan tudingan tersebut tidak membuat Pansus melemah justru semakin memacu kerja mereka.
“Itu hanya isu. Tidak ada yang menyebut Pansus secara spesifik. Tapi karena saya ketua, saya ambil tanggung jawab dan sudah melaporkannya ke Polda. Media yang menyebut saya diduga menerima, biar saja. Itu urusan penegak hukum,” tegasnya.
Politisi Nasdem itu bahkan menampik keraguan sejumlah pihak atas kinerja tim yang ia pimpin.
“Pansus tidak butuh pembuktian pada individu-individu yang meragukan. Kami hanya butuh kepercayaan dari ratusan petani yang telah kami datangi dan dengar langsung keluhannya,” tuntasnya.
