FAKTANEWS.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pohuwato menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pohuwato guna membahas persoalan rekomendasi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi untuk sektor pertanian dan nelayan.
Rapat gabungan komisi tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Pohuwato, Beni Nento, dan dihadiri oleh anggota dewan, perwakilan PT Pertamina, Dinas Pertanian, serta Dinas Perikanan dan Kelautan Pohuwato, Senin (28/7/2025).
Dalam forum tersebut, HMI Cabang Pohuwato menyerahkan dokumen aspirasi resmi kepada DPRD. Beni Nento menegaskan bahwa lembaganya akan menelaah secara menyeluruh isi aspirasi tersebut untuk menentukan tindak lanjutnya — apakah akan diformulasikan menjadi rekomendasi kebijakan atau langkah pengawasan lanjutan.
“Surat dari HMI akan kami pelajari lebih dalam. Kami ingin memahami sejauh mana masalah ini berkembang, dan langkah apa yang paling tepat untuk diambil. Harapan kami, proses ini menghasilkan solusi konkret, bukan sekadar wacana,” ujar Beni.
Namun, jalannya RDP sempat terhenti lantaran pihak SPBU Marisa yang menjadi salah satu unsur penting dalam pembahasan tidak hadir. Ketidakhadiran itu dinilai cukup krusial, karena SPBU dianggap memiliki peranan utama dalam menjawab persoalan distribusi dan rekomendasi BBM subsidi yang dikeluhkan masyarakat.
Beni menjelaskan bahwa absennya pihak SPBU bukan karena kesengajaan, melainkan akibat miskomunikasi dalam penyampaian surat undangan. Menurutnya, undangan resmi dari DPRD baru dikirimkan pada Rabu (24/7/2025) dan baru diterima oleh pihak SPBU pada hari pelaksanaan rapat.
“Memang ada miskomunikasi. Surat undangan baru diterima hari ini, sehingga pimpinan SPBU tidak sempat hadir. Padahal kami berharap pihak yang berwenang bisa langsung memberikan klarifikasi, bukan hanya staf,” terang Beni.
DPRD Pohuwato berencana menjadwalkan ulang RDP dengan menghadirkan seluruh pihak terkait agar pembahasan masalah BBM subsidi dapat diselesaikan secara terbuka dan tuntas.
