Fakta News – Gorontalo. Skandal lolosnya puluhan kontainer bermuatan batu hitam ilegal dari Gorontalo menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, menyeruak ke publik.
Ketua Asosiasi Penambang Republik Indonesia (APRI) Provinsi Gorontalo, Igrifan Hasan, mengeluarkan peringatan keras kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Gorontalo Utara, perusahaan pelayaran Tanto, serta Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia (ALFI-ILFA) Provinsi Gorontalo.
Batu hitam mineral yang kerap diperebutkan karena nilai ekonominya yang tinggi di pasar ekspor selama ini sudah masuk kategori komoditas tambang yang kerap diperdagangkan secara ilegal di wilayah Gorontalo.
Praktik ini tidak hanya merugikan negara dari sisi pajak dan royalti, tetapi juga menghancurkan ekosistem pesisir dan mengikis kepercayaan publik terhadap aparat.
“KSOP Gorut, pihak pelayaran Tanto, dan ALFI-ILFA tidak bisa lepas tangan. Ini bukan sekadar kelalaian teknis, ini kelalaian sistemik yang terindikasi disengaja. Bagaimana mungkin puluhan kontainer bisa lolos tanpa ada yang menghentikan?” tegas Igrifan.
Igrifan juga mengkritik keras sikap Kepolisian Daerah Gorontalo yang dinilai terlalu pasif.
“Saya minta Polda Gorontalo jangan terlalu diam. Batu hitam ilegal ini jelas-jelas keluar dari Gorontalo, artinya ada yang mengawal, ada yang tahu, tapi membiarkan. Kalau ini dibiarkan, mafia tambang akan semakin berani,” ujarnya.
Berdasarkan catatan APRI, praktik penyelundupan batu hitam sudah berulang kali terjadi dalam skala besar, namun kerap “tenggelam” di tengah perjalanan proses hukum.
Sumber internal di kalangan pelaku logistik mengungkapkan bahwa modusnya melibatkan pemalsuan dokumen muatan dan “pembungkusan” izin pengiriman dengan barang lain yang sah, lalu memanfaatkan celah koordinasi antarinstansi pelabuhan.
Sebagai langkah lanjutan, APRI Gorontalo akan segera mengirim surat resmi kepada DPRD Provinsi Gorontalo untuk meminta dilakukannya Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait kasus ini.
“Kami akan mendorong DPRD memanggil semua pihak terkait. RDP ini harus jadi forum publik yang mengungkap siapa saja yang bermain di belakang layar,” pungkas Igrifan.
Kasus ini menjadi alarm keras bagi Gorontalo. Di satu sisi, pemerintah daerah gencar mengkampanyekan tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan, namun di sisi lain praktik penyelundupan tambang ilegal masih leluasa melenggang.
Batu hitam, yang memiliki potensi ekspor bernilai jutaan dolar, kini berubah menjadi simbol lemahnya pengawasan dan dugaan permainan kotor di rantai logistik.
