Faktanews.com, Gorontalo – Urbanisasi di Indonesia terus meningkat, dari 54 persen pada 2010 diproyeksikan mencapai 66 persen pada 2035. Kondisi ini menuntut strategi pengembangan kawasan perkotaan yang tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga kompetitif.
Tantangan yang muncul cukup kompleks, mulai dari pertumbuhan penduduk, perubahan iklim, risiko bencana, degradasi lingkungan, hingga ketimpangan sosial dan infrastruktur.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo yang dipimpin Ketua Komisi III, Espin Tulie, bersama Wakil Ketua DPRD Ridwan Monoarfa dan Staf Ahli Gubernur Gorontalo, melakukan konsultasi ke Badan Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III (BPIW PUPR).
Rombongan diterima langsung oleh Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah III, Pranoto. Dalam pertemuan itu, Pranoto mengungkapkan bahwa Integrated City Program (ICP) Gorontalo telah ditetapkan sebagai salah satu dari 10 kota prioritas di Indonesia.
Menurutnya, keberhasilan program ini membutuhkan sinergi semua pihak, baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, maupun dukungan sektor swasta dan investor.
“Dengan keterbatasan dana pemerintah, perlu ada penentuan skala prioritas—apakah kawasan pariwisata, kawasan pelabuhan dan ekonomi, atau pembangunan akses jalan yang lebih dahulu didorong,” jelasnya.
Pranoto juga menekankan pentingnya memperhatikan ICOR (Incremental Capital Output Ratio), yakni rasio antara tambahan investasi dengan tambahan output (PDB) yang dihasilkan. Hal ini, katanya, krusial agar biaya pemeliharaan kawasan tidak lebih besar dibanding manfaat ekonomi yang diberikan.
“Bagi pemerintah pusat, khususnya Kementerian PUPR, yang utama adalah memastikan pembangunan kawasan mampu mendorong arus ekonomi, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tandasnya.
