Faktanews.com, Gorontalo – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Provinsi Gorontalo memberikan sejumlah catatan kritis dalam Rapat Paripurna ke-40 pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD 2025.
Juru Bicara FPKS, Hamzah Idrus, dalam pandangan umum fraksi menilai postur anggaran masih dibebani dominasi belanja pegawai, sementara ruang fiskal untuk pembangunan dan pelayanan publik semakin menyempit.
Menurut Hamzah, FPKS menyoroti empat hal utama, yaitu Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), pemanfaatan efisiensi anggaran, Belanja Tidak Terduga (BTT), serta jumlah pegawai yang terus membengkak.
“TPP sejatinya adalah bentuk penghargaan bagi ASN. Namun, di tengah keterbatasan fiskal, perhitungannya harus dilakukan secara bijak agar tidak memangkas ruang pembangunan yang sangat dibutuhkan rakyat,” tegas Hamzah.
Efisiensi Rp41,27 Miliar Harus Tepat Sasaran
FPKS juga mempertanyakan alokasi efisiensi sebesar Rp41,27 miliar. Menurut Hamzah, efisiensi tidak boleh hanya menjadi angka di atas kertas, tetapi harus ditempatkan pada pos yang benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat.
“DPRD tetap fokus pada fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan menjadi tanggung jawab penuh eksekutif sesuai regulasi,” jelasnya.
BTT Turun Drastis, Risiko Bencana Terabaikan
Kritik keras juga dilayangkan terhadap Belanja Tidak Terduga (BTT) yang turun dari Rp34,2 miliar menjadi hanya Rp8,1 miliar. FPKS menilai angka itu terlalu kecil untuk mengantisipasi potensi bencana maupun keadaan darurat.
“Apakah Rp8,1 miliar cukup menjadi benteng darurat Gorontalo? Bagaimana jika bencana datang dan angka itu habis di hari pertama?,” papar Hamzah.
ASN Membengkak, APBD Tercekik
Isu paling serius adalah dominasi belanja pegawai yang dianggap tidak rasional. Jumlah ASN yang terus bertambah hanya memperbesar beban gaji dan tunjangan, sementara alokasi untuk infrastruktur dan pelayanan publik semakin terbatas.
“Pertanyaan ini bukan untuk melemahkan, tapi membuka ruang kejujuran. Rakyat tidak butuh jawaban indah di atas kertas, mereka butuh kepastian di lapangan,” tegas Hamzah.
Catatan Tegas FPKS
Meski kritis, FPKS tetap menyetujui Ranperda Perubahan APBD 2025 untuk dibahas lebih lanjut. Persetujuan itu disertai catatan, antara lain:
Perhitungan TPP harus rasional dan proporsional.
Efisiensi Rp41,27 miliar dijalankan sesuai aturan tanpa manipulasi.
BTT diperkuat agar Gorontalo siap menghadapi bencana.
Evaluasi jumlah ASN agar APBD tidak habis untuk belanja pegawai.
“FPKS mengkritik bukan untuk melemahkan, melainkan sebagai bentuk kasih sayang untuk masa depan daerah ini. Semoga perubahan APBD ini tidak menjadi dokumen dingin di meja birokrasi, tapi benar-benar sampai ke rumah rakyat Gorontalo,” tutup Hamzah.
