Fakta News – Gorontalo. Menyusul viralnya video anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Wahyudin Moridu, yang menuai polemik publik, sorotan kini tertuju pada kinerja para wakil rakyat serta penanganan kasus korupsi yang melibatkan institusi legislatif daerah.
Ketua Umum Front Kaum Pembela Rakyat (FKPR) RI, Kiki Paulus, menuntut Kejaksaan untuk menunjukkan transparansi dalam penanganan kasus korupsi tunjangan DPRD Kabupaten Gorontalo.
FKPR juga mendesak aparat penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan, agar segera menetapkan tersangka terhadap pihak-pihak yang diduga merugikan negara hingga miliaran rupiah.
Ketua FKPR, Kiki Paulus, mengkritik keras lambatnya penanganan perkara korupsi yang diduga melibatkan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gorontalo periode 2019–2024.
“Kejaksaan harus segera mengungkap siapa yang paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Banyak kejadian terkait perkara tunjangan yang memerlukan pengungkapan dan penanganan transparan di hadapan publik,” tegas Kiki.
Kiki juga menyoroti sikap Kejaksaan yang hingga kini enggan menggelar konferensi pers atau diskusi publik mengenai kasus tersebut. Padahal, menurutnya, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik seharusnya diberlakukan dalam penanganan perkara ini.
“Melihat model penanganan perkara seperti ini tentu akan mengundang perhatian publik. Kami ingatkan kepada Kejaksaan bahwa hari ini suara dan kekuatan rakyat sangat kompak jika diperlihatkan dengan model-model kerja seperti ini. Jangan ada kesan bahwa aparat yang seharusnya menindaki para wakil rakyat yang koruptor, justru menjadi pelindung atau penasehat bagi mereka,” tegas Kiki.
Senada dengan FKPR, Budiyanto Biya dari Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Daerah (AMMPD) turut menyuarakan keprihatinan serupa.
“Jaksa hari ini terkesan sebagai pahlawan bagi para pelaku korupsi,” kritik Budi, menyindir lambatnya penanganan kasus yang merugikan keuangan negara tersebut.
Budi menegaskan, AMMPD bersama FKPR dalam waktu dekat akan menggalang kekuatan rakyat, mahasiswa, serta netizen untuk menuntut Kejaksaan segera menetapkan tersangka terhadap pihak yang merugikan negara.
“Kami juga menuntut transparansi dalam penanganan kasus melalui konferensi pers atau diskusi publik dengan menerapkan UU Keterbukaan Informasi Publik. Apalagi perkara ini sudah masuk tahapan penyidikan, sehingga harus diungkap ke publik siapa pihak yang paling bertanggung jawab dalam kasus korupsi tunjangan ini,” kata Budi.
Terakhir, Budi menguraikan bahwa kasus korupsi tunjangan DPRD Kabupaten Gorontalo menambah daftar panjang sorotan terhadap kinerja institusi legislatif dan penegakan hukum di daerah, sekaligus menguji komitmen aparat dalam memberantas praktik korupsi yang merugikan rakyat.
“Justru mereka memperlihatkan ke publik tentang kinerja mereka jika penanganan perkaranya terkesan lain. Dalam waktu dekat, kami pastikan rakyat dan netizen akan bergabung untuk memperjuangkan keadilan serta kepastian hukum pada kasus ini,” tutup Budi.
