FAKTANEWS.COM — Komisi I dan III DPRD Kabupaten Pohuwato menggelar rapat gabungan dalam rangka evaluasi pekerjaan fisik triwulan III, Rabu (24/9/2025), di ruang rapat DPRD Pohuwato.
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Hamdi Alamri, didampingi Ketua Komisi III Nasir Giasi, serta dihadiri anggota DPRD lainnya, antara lain Abdul Hamid Sukoli, Mohamad Afif, Idris Kadji, Wawan K. Wakiden, Akbar Baderan, dan Darwin Situngkir.
DPRD menghadirkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkaitan langsung dengan proyek infrastruktur, di antaranya Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas DP3AP2KB, Bagian Pembangunan Setda, serta Unit Layanan Pengadaan (ULP).
“Sebagaimana tugas Komisi III yang membidangi pembangunan, kami melakukan evaluasi terhadap seluruh pekerjaan fisik, baik yang bersumber dari DAK maupun DAU,” ujar Nasir Giasi.
Rapat berlangsung cukup alot. Masing-masing OPD diminta memaparkan progres fisik dan realisasi keuangan dari program infrastruktur yang mereka tangani. Namun hasil evaluasi DPRD menunjukkan, banyak pekerjaan fisik belum menunjukkan hasil memuaskan.
“Dari pendekatan kurva-S, rata-rata progres fisik baru mencapai 20–30 persen. Ada beberapa yang sudah di atas 50 persen, tapi itu masih sedikit,” ungkap Nasir.
Realisasi keuangan pun disebut masih sebanding dengan capaian fisik, yaitu sekitar 30 persen dari total anggaran.
Selain soal keterlambatan, DPRD juga menyoroti perencanaan proyek yang dinilai kurang matang, seperti pembangunan Pos Pelayanan Terpadu (Pustu) di kawasan Terminal Marisa serta Pustu di Popayato Barat yang dibangun di wilayah rawan banjir.
Nasir menegaskan, DPRD akan memperketat fungsi pengawasan untuk memastikan setiap proyek infrastruktur benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
“Kami berharap pihak ketiga yang sudah menandatangani kontrak kerja dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan menjaga kualitas hasilnya,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, DPRD bersama OPD akan menjadwalkan kunjungan lapangan guna memantau langsung progres dan mutu pekerjaan.
“Kami ingin melihat kondisi nyata di lapangan. Jangan sampai keterlambatan ini berdampak pada kualitas hasil pekerjaan,” tandas Nasir.
