FAKTANEWS.COM – Menindaklanjuti aduan guru dan tenaga kesehatan (nakes) terkait penurunan kepangkatan dan penundaan gaji pokok, DPRD Kabupaten Pohuwato menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) tertutup, Selasa (7/10/2025).
RDP dipimpin Ketua Komisi III DPRD Pohuwato, Nasir Giasi, didampingi Wakil Ketua II Delpan Yanjo, serta dihadiri anggota Komisi I, II, dan III, Sekda Pohuwato, kepala dinas terkait, dan sekitar 180 ASN terdampak.
Nasir menjelaskan, penundaan gaji dan kepangkatan merupakan tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan audit tahun 2022–2023. Namun, seluruh rekomendasi telah dipenuhi oleh guru dan nakes, sehingga DPRD mendorong agar hak mereka segera dikembalikan.
“Insyaallah, kami akan berkoordinasi dengan BPK Provinsi Gorontalo untuk memastikan langkah akhir penyelesaian. DPRD akan mengawal proses ini hingga tuntas,” tegas Nasir.
RDP ini menjadi langkah konkret DPRD Pohuwato dalam memastikan kesejahteraan ASN, khususnya guru dan tenaga kesehatan, tidak terganggu akibat administrasi dan audit sebelumnya.
