FAKTANEWS.COM – Polemik antara Pani Gold Project (PGP) dan masyarakat penambang di Kabupaten Pohuwato kembali mencuat ke permukaan. Persoalan kepemilikan lahan dan wilayah konsesi tambang hingga kini belum menemukan titik terang, meski telah berulang kali difasilitasi oleh pemerintah daerah.
Sejak 2023, PGP diketahui telah menawarkan skema pembayaran ganti rugi atau tali asih kepada masyarakat yang memiliki lahan di dalam wilayah konsesi. Namun, nilai pembayaran tersebut dinilai tidak sebanding dengan potensi dan nilai lahan yang dikuasai penambang, sehingga memicu penolakan dari sebagian besar pemilik lahan.
Situasi makin memanas ketika para penambang yang masih beraktivitas di wilayah konsesi diminta menghentikan kegiatan mereka. Langkah tersebut memicu gelombang protes, karena hingga kini pembayaran lahan yang dijanjikan perusahaan belum juga direalisasikan.
Menindaklanjuti keresahan itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pohuwato menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan, Kamis (16/10/2025), di ruang paripurna DPRD. Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Pohuwato, Beni Nento, didampingi Wakil Ketua Hamdi Alamri dan Delpan Yanjo, serta dihadiri pimpinan dan anggota Komisi I, II, dan III.
Rapat yang dimulai pukul 14.00 WITA itu berlangsung alot dan penuh dinamika. Adu argumen antara perwakilan penambang dan anggota dewan terjadi sepanjang sesi pembahasan. Hingga menjelang waktu Magrib, pertemuan belum menghasilkan kesepakatan final.
Dalam RDP tersebut, DPRD mengungkap data dari perusahaan yang menunjukkan sebanyak 2.551 proposal alih profesi telah masuk ke PGP melalui Satgas Tali Asih. Dari jumlah itu, 134 proposal disebut belum diselesaikan. Namun, masyarakat penambang mengklaim jumlahnya jauh lebih besar—mencapai sekitar 400 proposal yang hingga kini belum mendapat pembayaran.
Ketua DPRD Pohuwato, Beni Nento, sempat membacakan daftar nama pemilik lahan yang belum menerima tali asih berdasarkan data dari PGP. Namun, banyak penambang yang hadir dalam forum tersebut justru tidak tercantum dalam daftar, meski mengaku telah mengajukan proposal dan bahkan pernah diwawancarai pihak Satgas.
“Ini kami bacakan untuk mencocokkan data antara PGP dan masyarakat. Sekarang terungkap, masih banyak yang belum dibayarkan, dan namanya pun tidak ada dalam data perusahaan,” jelas Beni.
Dalam forum tersebut, masyarakat menuntut DPRD mengambil sikap tegas agar PGP menghentikan seluruh aktivitas pertambangan sebelum pembayaran ganti rugi diselesaikan sepenuhnya. Mereka juga meminta agar masyarakat yang lahannya belum dibayar tetap diperbolehkan beraktivitas di wilayah konsesi.
“Kami minta DPRD bertindak tegas. Selama hak kami belum dibayarkan, perusahaan tidak boleh beroperasi,” tegas salah satu perwakilan penambang.
Menanggapi desakan itu, Ketua DPRD Beni Nento akhirnya menutup sementara RDP dan menjadwalkan rapat internal pimpinan untuk merumuskan sikap resmi lembaga terhadap polemik tambang PGP.
