FAKTANEWS.COM — Masyarakat pemilik lahan tambang di Kabupaten Pohuwato mempertanyakan langkah konkret tim khusus bentukan Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, terkait penyelesaian pembayaran lahan oleh perusahaan tambang Pani Gold Project (PGP).
Hingga kini, para pemilik lahan mengaku belum memperoleh kepastian kapan pembayaran lahan tersebut akan direalisasikan. Kondisi itu mendorong sejumlah pemilik lahan, yang sebagian besar merupakan ibu-ibu, mendatangi Gedung DPRD Pohuwato untuk menyampaikan keresahan mereka.
Kedatangan warga tersebut diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Pohuwato, Hamdi Alamri, di ruang kerjanya, Senin (3/11/2025).
Dalam pertemuan itu, para pemilik lahan menyampaikan kekecewaan atas belum adanya kejelasan dari tim khusus yang dibentuk pemerintah provinsi. Mereka mempertanyakan keseriusan tim dalam menyelesaikan persoalan pembayaran lahan yang telah berlangsung cukup lama.
Menanggapi hal itu, Hamdi Alamri mendesak agar tim khusus bentukan Gubernur Gorontalo segera mengambil langkah nyata.
“Sudah hampir dua pekan tim ini dibentuk, tapi sampai sekarang belum ada kejelasan langkah penyelesaian pembayaran lahan milik masyarakat. Mereka yang datang hari ini mewakili ratusan pemilik lahan dan mempertanyakan, kapan sebenarnya tim itu mulai bekerja?” ujar Hamdi.
Politisi Partai Gerindra tersebut mengingatkan bahwa lambannya penyelesaian masalah berpotensi memicu gejolak di tengah masyarakat.
“Kita tidak ingin persoalan ini berlarut-larut dan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kita harapkan, Pohuwato tetap menjadi daerah yang aman dan kondusif,” tegasnya.
Hamdi juga menyoroti persoalan data pemilik lahan yang dinilai belum sepenuhnya terakomodasi dalam daftar yang menjadi fokus tim khusus. Ia menyebut, masih ada pemilik lahan yang tidak masuk dalam data 120 orang yang disebut-sebut menjadi objek penyelesaian pembayaran.
“Padahal sebelumnya PGP sudah melakukan penawaran sebanyak empat kali. Namun pemilik lahan yang menolak saat itu justru tidak tercantum dalam data 120 orang tersebut. Artinya, masih ada pemilik lahan yang belum terakomodasi, dan ini yang menjadi pertanyaan masyarakat,” jelasnya.
Atas dasar itu, Hamdi mendesak agar tim bentukan Gubernur bekerja lebih serius dan transparan dalam menyelesaikan persoalan pembayaran lahan milik masyarakat Pohuwato.
“Kalau tim dari Kabupaten Pohuwato sudah siap bekerja, tinggal menunggu tim dari Provinsi. Jadwalnya kapan? Kami berharap tim ini benar-benar serius, karena ini menyangkut nasib masyarakat Pohuwato,” pungkasnya.
