FAKTANEWS.COM – Sebanyak lima (5) perwakilan kepala desa dari Kabupaten Boalemo mendatangi DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (03/11/2025).
Mereka mengadukan keterlambatan pencairan dana desa tahap II yang hingga kini belum diterima oleh 21 desa dari total sekitar 80 desa di wilayah itu.
Keluhan tersebut diterima oleh anggota DPRD Provinsi Gorontalo, di antaranya Anas Jusuf dan Limoni Hippy dari Komisi II, serta Muhammad Dzikyan, Manaf A. Hamzah, dan Sekretaris Komisi IV, Ghalib Lahidjun.
Ghalib menegaskan, DPRD akan mengawal persoalan ini hingga tuntas, bahkan siap berkoordinasi dengan kementerian terkait jika pekan depan dana desa belum juga dicairkan.
“Kalau dananya tertahan, otomatis banyak kegiatan desa yang terhambat. Kami akan kawal sampai selesai, termasuk ke kementerian jika perlu,” ujar Ghalib Lahidjun.
Selain soal pencairan dana, para kepala desa juga menyoroti keberadaan Koperasi Merah Putih (Kopdes) yang belum menunjukkan aktivitas jelas, meski disebut menjaminkan 30 persen dana desa.
Mereka khawatir kebijakan ini bisa berpotensi menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
“Kekhawatiran itu wajar. Kami minta transparansi penuh soal Kopdes agar tidak menjadi beban bagi desa,” tambah Ghalib.
DPRD berharap proses transfer dana desa tahap II dapat segera diselesaikan oleh pemerintah pusat. Menurut informasi keterlambatan tersebut disebabkan kendala jaringan dan sistem aplikasi di pusat, dan dipastikan akan segera teratasi dalam waktu dekat.
