Faktanews.com, Boalemo – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Boalemo menyampaikan sejumlah catatan strategis terhadap dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna yang digelar Selasa (11/11/2025). Pandangan umum fraksi dibacakan oleh juru bicara I Wayan Yudiastika.
Dalam penyampaiannya, Fraksi Golkar menegaskan bahwa arah kebijakan anggaran tahun 2026 harus sejalan dengan tema pembangunan daerah yang mendukung target RPJMD, RPJP, hingga RPJMN. Sinkronisasi kebijakan lintas dokumen perencanaan dianggap penting agar pembangunan berjalan konsisten dan tepat arah.
Salah satu poin utama yang menjadi sorotan Fraksi Golkar adalah perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sektor penerimaan daerah, terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan lain-lain PAD yang sah. Fraksi Golkar mendorong pemerintah daerah memperkuat strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi guna menggali potensi pendapatan yang belum tergarap maksimal.
“Dengan optimalisasi PAD, pemerintah daerah dapat menambah alokasi belanja untuk memenuhi banyaknya kebutuhan masyarakat yang belum terakomodir dalam setiap pembahasan APBD,” tegas Fraksi Golkar melalui juru bicaranya.
Selain itu, Fraksi Golkar juga menekankan pentingnya langkah konkret untuk menurunkan porsi anggaran belanja pegawai yang telah melebihi ambang batas, agar struktur APBD menjadi lebih sehat. Fraksi ini turut meminta agar dana bagi hasil perusahaan dialokasikan kepada wilayah-wilayah yang terdampak langsung oleh aktivitas usaha.
Di sisi lain, Fraksi Golkar memberi apresiasi terhadap capaian pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan, mulai dari perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan, penataan kawasan Tilamuta, hingga peningkatan fasilitas pendidikan, kesehatan, pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, pariwisata, serta pemberdayaan sosial masyarakat.
Mengakhiri pandangannya, Fraksi Golkar berharap seluruh catatan strategis yang disampaikan dapat menjadi bagian penting dalam penyusunan kebijakan umum APBD dan PPAS 2026, sehingga pembangunan Boalemo dapat berjalan lebih efektif dan berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
