Faktanews.com, Boalemo – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Boalemo mendesak Pemerintah Daerah untuk menempatkan program pengentasan kemiskinan sebagai fokus utama dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026.
Pandangan strategis ini disampaikan oleh juru bicara Fraksi, Hariyanto Mamangkey, dalam rapat paripurna DPRD Boalemo baru-baru ini.
Hariyanto menegaskan bahwa KUA-PPAS harus menjadi instrumen yang akuntabel, transparan, dan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat. Ia menekankan perlunya basis data yang valid agar setiap rupiah anggaran tepat sasaran.
“Setiap rupiah anggaran harus disalurkan tepat sasaran, berbasis data terpadu yang valid, dan mampu memberdayakan masyarakat untuk keluar dari rantai kemiskinan,” ujar Hariyanto.
Tuntutan Sektoril Fraksi PDI Perjuangan:
* Pemenuhan SPM: Fraksi menyoroti masih minimnya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang perumahan, meminta Pemda fokus mengatasi masalah rumah tidak layak huni dan ketersediaan jamban sehat.
* Optimalisasi BBM Nelayan: Pemerintah daerah didorong untuk segera mengoptimalisasi pengoperasian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPDN) di wilayah pesisir. Tujuannya adalah menjamin ketersediaan BBM bersubsidi, menekan biaya operasional, dan meningkatkan pendapatan nelayan kecil.
* Evaluasi ASN: Fraksi juga meminta Pemda melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses mutasi ASN, khususnya di sektor pendidikan, serta membuka ruang dialog dengan organisasi profesi guru.
Di akhir pandangannya, Hariyanto mengingatkan bahwa semangat kebersamaan antara DPRD dan Pemda harus dijaga, terutama saat program bantuan dari APBD diserahkan kepada masyarakat. Fraksi berharap seluruh pokok pikiran ini diakomodir dalam dokumen resmi perencanaan daerah.
