Rekam Fakta, Gorontalo — Pemerintah Kota Gorontalo mulai mempersiapkan arah kebijakan anggaran tahun 2026 dengan pendekatan berbasis kinerja dan proyeksi penerimaan daerah. Salah satu indikator utama yang menjadi pertimbangan adalah tren positif realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga pertengahan November 2025.
Capaian tersebut dipaparkan dalam rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Gorontalo bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Rabu, 12 November 2025. Pertemuan ini menjadi bagian penting dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2026.
Data Keuangan Jadi Acuan Perencanaan
Kepala Badan Keuangan Kota Gorontalo, Nuryanto, menyebutkan bahwa tren penerimaan yang stabil dan progresif memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk merancang kebijakan yang lebih terukur, adaptif, dan realistis.
“Realisasi PAD hingga pertengahan November menunjukkan penguatan yang konsisten. Ini menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar dalam memetakan kemampuan fiskal daerah ke depan,” ujar Nuryanto.
Ia menyampaikan bahwa sektor retribusi masih memberikan kontribusi terbesar, disusul pajak daerah dan kategori lain-lain PAD yang sah. Pola penerimaan ini menjadi referensi dalam menentukan strategi optimalisasi pendapatan tahun depan.
Menjaga Keseimbangan antara Ambisi dan Kapasitas Fiskal
Pembahasan antara Banggar dan TAPD menekankan pentingnya kehati-hatian dalam merumuskan anggaran. Pemerintah Kota menegaskan bahwa proyeksi pendapatan harus selaras dengan prioritas belanja agar program pembangunan tetap berjalan tanpa membebani kondisi fiskal jangka panjang.
Pemerintah juga memperhatikan dinamika kebijakan nasional terkait transfer keuangan antar-pemerintah yang dapat mempengaruhi struktur penerimaan daerah.
Komitmen pada Tata Kelola yang Berkelanjutan
Dengan capaian PAD yang terus meningkat, Pemerintah Kota Gorontalo optimistis memasuki penyusunan APBD 2026 dengan kesiapan yang lebih kuat. Konsistensi peningkatan pendapatan dianggap sebagai modal penting untuk memperkuat pelayanan publik dan mendorong pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
