Faktanews.com, Gorontalo — Penutupan rangkaian Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61 yang dirangkaikan dengan peringatan Hari AIDS Sedunia di Banthayo Lo Yiladia, Senin (1/12/2025), menjadi ruang refleksi penting bagi Pemerintah Kota Gorontalo dalam mempertegas arah kebijakan layanan kesehatan yang lebih inklusif dan berkeadilan.
Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea menekankan bahwa kesehatan bukan hanya urusan fasilitas dan teknologi, tetapi juga soal pemenuhan hak dasar setiap warga tanpa pengecualian.
“Kesehatan adalah hak semua orang, bukan hak kelompok tertentu. Tidak boleh ada warga yang merasa takut, malu, atau tidak diterima saat mencari layanan,” ujar Wali Kota Adhan.
Ia menyoroti bahwa masih ada masyarakat yang memandang HIV/AIDS dengan stigma dan judgement, padahal edukasi, deteksi dini, dan pengobatan hanya dapat berjalan efektif apabila masyarakat merasa aman dan diterima.
“Stigma bukan hanya menyakiti, tetapi juga berpotensi membuat orang enggan memeriksakan diri. Akibatnya lebih banyak kasus tidak terdeteksi, dan itu jauh lebih berbahaya,” tegasnya.
Wali Kota juga menyoroti bahwa paradigma baru pelayanan kesehatan harus berbasis empati, kerahasiaan, dan pendekatan humanis, terutama bagi kelompok rentan.
Transformasi kesehatan yang telah dijalankan pemerintah, kata dia, baru bermakna jika seluruh warga bisa merasakan manfaatnya tanpa hambatan sikap sosial.
“Kita sudah memperkuat pelayanan primer dan rumah sakit rujukan, sudah memanfaatkan digitalisasi. Tapi kemajuan itu kehilangan makna jika perilaku layanan masih diskriminatif,” jelasnya.
Ia menggarisbawahi bahwa tenaga kesehatan memiliki peran strategis dalam menghilangkan stigma di fasilitas layanan kesehatan.
“Di tempat pelayanan kesehatan, tidak boleh ada label, tidak boleh ada penghakiman. Yang ada hanyalah pasien dan kewajiban negara untuk membantu,” tuturnya.
Menutup kegiatan, Wali Kota menyampaikan apresiasi kepada seluruh tenaga kesehatan, pendamping komunitas, relawan, dan penyelenggara program yang selama ini aktif menebarkan edukasi dan advokasi kesehatan masyarakat.
“Kita bergerak bukan hanya untuk meningkatkan layanan, tetapi untuk memastikan tidak ada satu pun warga yang tertinggal dari hak kesehatan,” pungkasnya.
Dengan pesan tersebut, kegiatan ini menjadi pengingat bahwa perjuangan membangun sistem kesehatan bukan sekadar soal program, tetapi tentang memastikan semua orang — tanpa kecuali — diperlakukan dengan martabat yang sama.
