Oleh : Jhojo Rumampuk
Fakta News — Opini. Musyawarah Daerah (Musda) DPD II Partai Golkar Kota Gorontalo yang dijadwalkan berlangsung pada 18 Desember 2025 sejatinya menjadi momentum penting konsolidasi demokrasi internal partai.
Forum ini idealnya menghadirkan pertarungan gagasan, evaluasi kepemimpinan, serta kompetisi yang setara antar-kader. Namun, sejumlah dinamika menjelang pelaksanaan Musda justru memunculkan ruang tafsir publik yang luas: apakah proses ini sepenuhnya berjalan dalam koridor keadilan dan etika politik internal?
Hingga kini, setidaknya empat nama mencuat sebagai bakal calon Ketua DPD II Golkar Kota Gorontalo, yakni Meyke Camaru, Ferdiyanto Koniyo, Irwan Hunawa, dan Fikram Salilama.
Keempatnya memiliki hak yang sama secara organisasi untuk mengikuti kontestasi. Namun, dalam politik internal partai, kesetaraan formal sering kali diuji oleh konteks dan persepsi yang menyertainya.
Di sinilah perhatian publik mulai mengarah pada satu peristiwa yang dinilai relevan dalam membaca arah Musda kali ini.
Perbincangan menguat setelah agenda reses Anggota DPR RI Rusli Habibie dilaksanakan di salah satu kediaman yang diketahui merupakan rumah dua bakal calon Ketua DPD II Golkar Kota Gorontalo, Meyke Camaru dan Ferdiyanto Koniyo, yang juga merupakan pasangan suami istri.
Kegiatan tersebut turut dihadiri seluruh Pengurus Kecamatan (PK) serta Pengurus Kelurahan (PL) se-Kota Gorontalo, struktur partai yang memiliki peran penting dalam Musda.
Secara normatif, tidak ada larangan hukum dalam pelaksanaan reses di lokasi tersebut. Namun dalam konteks politik internal partai yang sedang memasuki fase krusial, pemilihan tempat dan komposisi peserta menjadi aspek yang tak terpisahkan dari penilaian etik dan kepatutan politik.
Reses pada dasarnya merupakan instrumen konstitusional untuk menyerap aspirasi masyarakat. Dalam praktik ideal, reses dilaksanakan secara terbuka dan melibatkan warga dari berbagai latar belakang sosial, bukan terbatas pada kelompok atau struktur tertentu. Prinsip keterbukaan ini penting agar reses tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga legitimasi secara demokratis.
Ketika reses dilaksanakan di ruang privat dan pesertanya didominasi oleh kader partai tertentu, maka wajar jika muncul persepsi publik bahwa ruang aspirasi tersebut menjadi lebih sempit.
Persepsi ini bukan soal niat, melainkan soal konteks. Dalam politik, konteks sering kali lebih menentukan daripada penjelasan formal.
Apalagi, kegiatan tersebut berlangsung di tengah dinamika Musda yang melibatkan figur-figur yang juga memiliki hubungan langsung dengan lokasi kegiatan. Dalam situasi seperti ini, batas antara agenda representasi publik dan dinamika internal partai menjadi terlihat semakin tipis.
Demokrasi internal partai tidak hanya diukur dari terpenuhinya prosedur organisasi, tetapi juga dari rasa keadilan di antara para kontestan dan pemilik suara. Ketika satu atau dua calon berada dalam situasi yang secara simbolik dinilai lebih dekat dengan pusat pengaruh, maka persepsi ketidaksetaraan mudah terbentuk, terlepas dari ada atau tidaknya pelanggaran aturan.
Dalam konteks Musda Golkar Kota Gorontalo, persepsi tersebut berpotensi memengaruhi cara struktur partai membaca arah kontestasi. Ini bukan tuduhan, melainkan realitas psikologis dalam politik organisasi, di mana simbol, kehadiran tokoh, dan momentum sering kali membentuk preferensi bahkan sebelum gagasan diuji.
Calon lain seperti Irwan Hunawa dan Fikram Salilama secara objektif memiliki hak dan peluang yang sama. Namun, ketika arena dipersepsikan tidak sepenuhnya steril dari pengaruh simbolik, maka pertarungan gagasan berisiko kalah oleh pertarungan persepsi.
Fakta bahwa dua bakal calon Ketua DPD II Golkar Kota Gorontalo merupakan pasangan suami istri adalah realitas politik yang sah secara aturan. Namun justru karena sah itulah, sensitivitas etik menjadi penting untuk dijaga. Dalam politik organisasi, kehati-hatian sering kali lebih bernilai daripada sekadar kepatuhan formal.
Pelaksanaan agenda publik di ruang yang secara langsung terasosiasi dengan kandidat Musda menuntut pembacaan yang lebih cermat. Bukan untuk menghakimi, melainkan untuk memastikan bahwa setiap tahapan kontestasi benar-benar terjaga dari potensi bias persepsi.
Partai sebesar Golkar tentu memahami bahwa kepercayaan kader tidak dibangun hanya melalui keputusan formal, tetapi juga melalui sikap dan simbol yang ditampilkan dalam setiap momentum politik.
Musda Golkar Kota Gorontalo bukan hanya soal memilih ketua. Ia adalah cermin bagaimana Golkar mempraktikkan demokrasi internal di tingkat daerah. Oleh karena itu, DPD I Golkar Provinsi Gorontalo dan DPP Golkar memiliki kepentingan moral untuk memastikan bahwa proses ini berlangsung secara wajar, terbuka, dan berjarak dari potensi tafsir keberpihakan.
Bukan karena ada pelanggaran yang terbukti, tetapi karena demokrasi internal partai hidup dari kepercayaan, bukan sekadar kepatuhan aturan. Ketika kepercayaan itu tergerus oleh persepsi yang dibiarkan berkembang, maka legitimasi kepemimpinan yang lahir akan menghadapi tantangan sejak awal.
Pada akhirnya, Musda adalah ujian kedewasaan politik Golkar di Kota Gorontalo. Apakah forum ini benar-benar menjadi ruang musyawarah yang setara, atau hanya memenuhi kewajiban organisasi tanpa memperhatikan rasa keadilan kader?
Reses sebagai agenda publik pun patut ditempatkan kembali pada khitahnya sebagai ruang aspirasi masyarakat luas, bukan ruang yang mudah ditafsirkan sebagai bagian dari dinamika internal partai.
Dalam politik, bukan hanya hasil yang menentukan kepercayaan, tetapi juga cara hasil itu dicapai. Dan bagi Golkar, menjaga proses berarti menjaga masa depan partai itu sendiri.
