FAKTANEWS.COM – Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan Presiden Prabowo Subianto sejak awal tahun 2025, alokasi anggaran untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo tetap mencapai Rp93 miliar.
Dari total tersebut, sekitar Rp90 miliar disebut telah terbelanjakan untuk memfasilitasi kegiatan 45 anggota DPRD hasil Pemilu 2024 selama setahun, termasuk belanja Sekretariat DPRD. Namun, besarnya anggaran itu dinilai tidak sebanding dengan kinerja yang ditunjukkan lembaga legislatif.
“Sekitar Rp90 miliar terbelanjakan dari alokasi dalam APBD TA 2025 sebesar Rp93 miliar termasuk anggaran sekretariat DPRD,” ungkap Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Umar Karim, Senin (5/1/2025).
Umar menegaskan, sebagai wakil rakyat, DPRD memiliki fungsi utama mengawasi jalannya pemerintahan, membentuk peraturan daerah, serta menetapkan anggaran bersama kepala daerah. Namun menurutnya, pelaksanaan tugas-tugas tersebut sepanjang 2025 belum berjalan maksimal.
Ia juga menyoroti sejumlah kasus yang dinilai mencoreng kredibilitas DPRD Provinsi Gorontalo. Mulai dari pernyataan salah satu anggota yang mengaku hendak “merampok uang rakyat” melalui anggaran perjalanan dinas meski kemudian disebut sebagai guyonan, hingga akhirnya yang bersangkutan diberhentikan dari dewan.
Selain itu, Umar menyebut ada anggota dewan yang kerap tidak masuk kantor, dugaan keterlibatan dalam perkara penipuan terkait urusan ibadah, hingga dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan peraturan daerah.
Kontroversi lain yang disorot adalah penggunaan tiga mobil dinas oleh Ketua DPRD yang dinilai melanggar ketentuan perundang-undangan.
Buruknya kinerja juga terlihat dari banyaknya laporan dugaan pelanggaran tata tertib dan kode etik yang diterima Badan Kehormatan DPRD. Dari hampir sepuluh laporan yang masuk, baru satu perkara yang telah diputus.
Tidak hanya itu, muncul pula dugaan adanya tenaga outsourcing fiktif yang hanya tercatat secara administratif dan menerima gaji bulanan tanpa bekerja. Kasus tersebut kini disebut tengah diteliti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Umar juga mengungkap kondisi kantor DPRD yang sering sulit ditemui masyarakat, terutama mulai Selasa hingga Jumat, karena banyak anggota dewan berada di luar daerah.
“Rakyat masih sulit menghubungi aleg, sebab rata-rata mulai hari Selasa sampai Jumat dalam setiap minggu, kantor kosong, karena aleg tidak berada di tempat,” jelasnya.
Meski demikian, Umar mengakui terdapat beberapa capaian positif DPRD selama tahun 2025. Salah satunya adalah pengusutan investasi kelapa sawit oleh Panitia Khusus (Pansus) yang kemudian menarik perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
KPK yang turun langsung ke Gorontalo menemukan investasi sawit dinilai minim kontribusi, namun memicu perambahan hutan, konflik lahan, hingga dugaan perampasan tanah. KPK pun menegaskan komitmennya untuk memperbaiki tata kelola sektor perkebunan kelapa sawit agar lebih transparan dan bebas dari potensi korupsi.
Capaian lainnya adalah penonaktifan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Daniel Ibrahim, usai polemik logo Gorontalo Half Marathon (GHM) serta pencantuman nama Gubernur Gusnar Ismail pada finisher medal GHM 2025. Penonaktifan tersebut dilakukan berdasarkan rekomendasi DPRD kepada Gubernur.
Namun Umar menilai, capaian tersebut belum cukup untuk mengimbangi besarnya anggaran yang digunakan. Ia mengakui kinerja DPRD sepanjang 2025 masih banyak berkutat pada urusan formal seperti perjalanan dinas dan konsultasi.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, dalam Tata Tertib DPRD terbaru telah diatur bahwa minimal satu komisi harus tetap berada di kantor untuk menerima aspirasi rakyat. Meski aturan itu telah diundangkan tiga bulan lalu, penerapannya baru disepakati mulai Januari 2026.
Umar berharap kinerja DPRD ke depan dapat terus ditingkatkan, serta meminta dukungan masyarakat di setiap daerah pemilihan agar ikut mendorong perbaikan kinerja para wakil rakyat.
“Kinerja belum maksimal, tidak sebanding dengan uang pajak rakyat yang digunakan DPRD,” tegas Umar Karim.
