FAKTA NEWS – Gorontalo. Aktivis Aliansi Peduli Keadilan dan Pembangunan Daerah (APKPD), Wahyu Pilobu, melontarkan kritik keras terhadap tingginya frekuensi perjalanan dinas Anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang dinilai melampaui waktu kerja efektif untuk masyarakat.
Berdasarkan data yang berhasil dirampungkan dan dihimpun Fakta News, 10 peringkat teratas perjalanan dinas dari 13 anggota DPRD Provinsi Gorontalo Tahun 2025 didominasi oleh elit partai politik. Ironisnya, tiga peringkat teratas dipimpin oleh kader Partai Gerindra, PDI Perjuangan, dan Partai NasDem.
Tiga nama yang berada di posisi puncak tersebut yakni:
1. Sulyanto Pateda (Gerindra) dengan 35 kali perjalanan dinas,
2. La Ode Haimudin (PDI Perjuangan) dengan 33 kali perjalanan dinas,
3. Mikson Yapanto (NasDem) dengan 26 kali perjalanan dinas.
Angka tersebut memantik kemarahan publik karena menunjukkan pola kerja DPRD yang lebih sibuk bepergian dibandingkan hadir di tengah masyarakat dan Wahyu menilai bahwa itu Bukan Kerja Wakil Rakyat, Ini Absen Massal
Wahyu Pilobu menegaskan, jika satu kali perjalanan dinas rata-rata memakan waktu satu minggu, maka akumulasi waktu yang dihabiskan ketiga anggota DPRD tersebut di luar daerah sangat mencolok dan tidak masuk akal secara etika politik.
“Kalau satu perjalanan dinas dihitung satu minggu, maka Sulyanto Pateda menghabiskan 35 minggu di luar daerah, La Ode Haimudin 33 minggu, dan Mikson Yapanto 26 minggu. Ini berarti mereka lebih banyak meninggalkan Gorontalo daripada bekerja untuk rakyatnya sendiri,” tegas Wahyu kepada Fakta News.
Menurut Wahyu, dengan total 52 minggu dalam satu tahun, kondisi tersebut menunjukkan bahwa wakil rakyat hanya menyisakan waktu yang sangat terbatas untuk menyerap aspirasi, mengawasi pemerintah daerah, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.
“Ini bukan lagi soal rajin atau tidak. Ini soal DPRD yang secara sadar memilih lebih sering tidak hadir bersama rakyat,” lanjutnya.
Wahyu menilai fenomena perjalanan dinas yang berlebihan ini memperlihatkan krisis orientasi DPRD Provinsi Gorontalo. Lembaga yang seharusnya menjadi representasi kepentingan publik justru dinilai terjebak pada rutinitas perjalanan dinas yang minim dampak nyata.
“Rakyat tidak memilih wakilnya untuk keliling daerah lain. Rakyat memilih wakilnya untuk memperjuangkan masalah Gorontalo. Kalau sebagian besar waktu dihabiskan di luar daerah, lalu siapa yang mengurus daerah ini?” kata Wahyu.
Ia juga menegaskan bahwa perjalanan dinas yang dibiayai oleh APBD harus bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik, baik dari sisi tujuan, hasil, maupun manfaat langsung.
” BK jangan pandang bulu. Saat ini, dengan dominasi elit partai, membuat kami kehilangan wakil.” Tegas Wahyu
Fakta bahwa tiga peringkat teratas perjalanan dinas berasal dari tiga partai besar. Gerindra, PDI Perjuangan, dan NasDem menurut Wahyu, semakin mempertegas bahwa masalah ini bersifat struktural, bukan sekadar persoalan individu.
“Kalau ini terjadi di banyak partai sekaligus, berarti ada yang salah dengan sistem kerja DPRD kita. Ini bukan kebetulan, ini pola,” ujarnya.
Wahyu mendesak agar DPRD Provinsi Gorontalo melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan perjalanan dinas, termasuk pembatasan frekuensi dan kewajiban mempublikasikan laporan hasil perjalanan kepada masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, Redaksi Fakta News masih berupaya menghubungi Sulyanto Pateda, La Ode Haimudin, dan Mikson Yapanto untuk meminta klarifikasi terkait tingginya frekuensi perjalanan dinas yang dilakukan sepanjang Tahun 2025.
Redaksi menegaskan bahwa hak jawab terbuka luas sebagai bagian dari prinsip keberimbangan dan profesionalisme jurnalistik.
