FAKTA NEWS – GORONTALO. Politisi senior PPP Provinsi Gorontalo, Syam T. Ase, secara resmi mendatangi kantor Kesbangpol Provinsi, Bawaslu, dan KPU Provinsi Gorontalo pada Senin Hari ini (9/2/2026). Kunjungan ini bertujuan untuk menyerahkan dokumen krusial serta menyatakan keberatan atas klaim kepengurusan Ismet Mile sebagai Ketua DPW PPP Provinsi Gorontalo yang dinilai cacat prosedural.
Syam menegaskan bahwa Surat Keputusan (SK) kepengurusan di bawah kepemimpinan Ismet Mile tidak sah lantaran tidak ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP. Hal ini dianggap melanggar Peraturan Organisasi (PO) serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.
Poin-Poin Keberatan dan Langkah Hukum:
• Legalitas di KPU: Syam menyerahkan dokumen AD/ART dan PO kepada KPU sebagai pengingat dini sebelum verifikasi parpol dimulai. Ia menegaskan bahwa kepengurusan yang sah wajib ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen DPP PPP.
• Dana Parpol di Kesbangpol: Syam meminta Kesbangpol untuk menunda proses pembiayaan atau penyaluran dana bantuan partai politik (Banparpol) bagi DPW PPP Gorontalo hingga adanya SK kepengurusan yang sah secara administratif dan diakui DPP.
Selain persoalan internal partai, Syam juga melaporkan adanya dugaan mobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) PPP di Hotel Grand Q beberapa waktu lalu.
“Kami telah mengantongi bukti-bukti foto keterlibatan aktif ASN dari Kabupaten Bone Bolango yang dipimpin langsung oleh Sekda dalam pemenangan Ismet Mile. Kami juga akan meneruskan laporan ini ke Badan Kepegawaian Negara (BKN),” tegas Syam.
Berdasarkan laporan tersebut, keterlibatan ASN (terutama jika dimotori oleh pejabat setingkat Sekda) dalam kontestasi internal partai politik merupakan pelanggaran serius terhadap beberapa regulasi:
1. Dasar Hukum yang Dilanggar
• UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN: Mengamanatkan bahwa ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.
• PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS: Melarang PNS memberikan dukungan kepada partai politik atau calon tertentu.
• SKB 5 Menteri/Lembaga: Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.
Keterlibatan dalam Politik Praktis:
Menghadiri Muswil dan memimpin gerakan pemenangan salah satu kandidat adalah bentuk dukungan aktif yang dilarang keras bagi ASN.
• Penyalahgunaan Wewenang (Abuse of Power): Seorang Sekda yang memobilisasi bawahannya untuk kepentingan partai politik mencederai profesionalisme birokrasi dan berpotensi menggunakan fasilitas negara secara implisit.
• Pelanggaran Integritas: ASN dilarang melakukan tindakan yang menunjukkan keberpihakan, baik melalui kehadiran fisik, simbol, maupun pengerahan massa di forum partai.
Jika terbukti di BKN, para ASN tersebut dapat dijatuhi sanksi mulai dari:
• Sanksi Moral: Pernyataan secara terbuka.
• Sanksi Disiplin Sedang: Penundaan kenaikan gaji berkala atau pangkat.
• Sanksi Disiplin Berat: Penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan (non-job), hingga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. (Rls)
