FAKTANEWS.COM – Komisi III Bidang Perencanaan dan Pembangunan DPRD Provinsi Gorontalo menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi vertikal untuk membahas program air tanah, air baku, serta pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, termasuk pemenuhan Readiness Criteria (RC).
Ketua Komisi III, Espin Tulie, menyampaikan sejumlah kesimpulan penting dari RDP. Pertama, diperlukan penguatan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, balai terkait, serta DPRD, khususnya melalui Dinas Pekerjaan Umum, agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan terpadu dan cepat.
Espin menekankan pentingnya kejelasan kewenangan di tingkat kabupaten/kota melalui Surat Keputusan (SK), mengingat persoalan kewenangan sering menjadi hambatan pelaksanaan program di lapangan. Ia menegaskan agar ego sektoral dihapuskan demi efektivitas pembangunan.
Terkait unit desain perencanaan Balai Sungai, rencananya akan dikoordinasikan melalui Bappeda dengan melibatkan para perencana dari seluruh daerah. Hal ini dimaksudkan untuk mencari solusi teknis dan improvisasi perencanaan, memanfaatkan sumber daya manusia bersertifikasi di bidang irigasi dan infrastruktur.
Komisi III juga meminta seluruh Dinas Pekerjaan Umum kabupaten/kota memperkuat koordinasi dan tidak membatasi komunikasi berdasarkan wilayah. Nomor kontak kepala dinas akan dikumpulkan untuk mempermudah komunikasi cepat.
“Apabila ada informasi dari kementerian terkait program pembangunan, akan segera kami sampaikan ke pemerintah daerah. Begitu pula jika ada hal yang perlu disampaikan ke Gubernur, kami akan segera koordinasi dan melakukan audiensi,” ujar Espin.
Dalam rapat, juga dibahas program hilirisasi peternakan di wilayah Tolango yang memiliki potensi mendorong sektor peternakan, serta persoalan sungai di lokasi Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat di Kabupaten Boalemo yang perlu diperbaiki agar program strategis nasional tidak terhambat.
Espin menegaskan bahwa tantangan pembangunan pasti ada, namun dengan komunikasi baik dan kerja sama lintas sektor, hambatan dapat diminimalisir. Ia juga menyebut capaian positif Gorontalo, antara lain peringkat pertama pendapatan daerah menurut Kementerian Dalam Negeri, peringkat lima penggunaan anggaran dengan total Rp1,5 triliun pada 2025, dan penurunan angka kemiskinan sebesar satu persen dibanding tahun sebelumnya.
Sebagai tindak lanjut, Komisi III bersama seluruh pihak sepakat membentuk grup komunikasi sebagai wadah koordinasi untuk mempercepat tindak lanjut berbagai program pembangunan di Provinsi Gorontalo.
