FAKTANEWS.COM – Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo menghadiri Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama yang dirangkaikan dengan Forum Pemangku Kepentingan Provinsi Gorontalo Tahun 2026, Kamis (12/3/2026). Kegiatan ini membahas evaluasi pelaksanaan Program BPJS Kesehatan melalui skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Forum yang berlangsung di Ruang Huyula, Kantor Gubernur Gorontalo, dihadiri Wakil Gubernur Gorontalo, Deputi Direksi Wilayah X BPJS Kesehatan, serta sejumlah pimpinan OPD terkait.
Dalam diskusi, peserta menyoroti beberapa persoalan pelayanan kesehatan, termasuk jenis penyakit yang belum sepenuhnya tercover oleh BPJS dan keluhan pasien yang dipulangkan terlalu cepat meski kondisi kesehatannya belum pulih sepenuhnya.
Meski demikian, capaian layanan kesehatan gratis di Provinsi Gorontalo mendapat apresiasi karena saat ini menempati peringkat pertama secara nasional. Sekretaris Komisi IV menekankan bahwa capaian ini harus dibarengi dengan peningkatan sosialisasi agar masyarakat memahami dan memanfaatkan program secara optimal.
“Layanan kesehatan gratis sebaiknya tidak hanya dilaksanakan pada momentum tertentu. Setiap puskesmas seharusnya bisa membuka layanan pemeriksaan kesehatan gratis secara berkelanjutan,” ujar Ketua Fraksi Golkar.
Ia juga menekankan pentingnya fleksibilitas layanan agar masyarakat yang tidak sempat hadir tetap dapat memperoleh pelayanan di hari lain. Langkah ini diharapkan dapat mendorong pencegahan penyakit sejak dini sekaligus menekan potensi kemiskinan akibat biaya kesehatan.
Forum ini menjadi ruang koordinasi efektif antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, dan seluruh pemangku kepentingan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Provinsi Gorontalo.
