Oleh : Jhojo Rumampuk
FAKTA NEWS – OPINI. Klarifikasi yang disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Boalemo terkait penindakan terhadap aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) justru memunculkan lebih banyak tanda tanya daripada jawaban yang menenangkan kita semua.
Pernyataan bahwa dua unit alat berat jenis excavator telah disita dan kini berada di Mapolres Boalemo memang terdengar seperti sebuah langkah tegas. Namun ketika ditelusuri lebih jauh, fakta di lapangan menunjukkan sesuatu yang janggal.
Dua alat berat yang disebut-sebut sebagai bukti keseriusan aparat tersebut ternyata merupakan hasil penindakan di wilayah Kecamatan Wonosari. Sementara itu, di wilayah lain yang juga menjadi sorotan, tepatnya di sekitar Kecamatan Dulupi, situasinya justru kontras.
Di sana, sedikitnya sembilan alat berat masih bebas beroperasi di lokasi PETI dan bahkan berada tidak jauh dari Polsek Dulupi.
Pemandangan ini menimbulkan ironi yang sulit dicerna akal sehat. Bagaimana mungkin aktivitas pertambangan ilegal dengan alat berat yang jumlahnya tidak sedikit bisa terus berjalan di area yang relatif dekat dengan kantor kepolisian?
Apakah aparat tidak mengetahui, ataukah memang memilih untuk tidak melihat?
Situasi ini membuat klarifikasi yang disampaikan justru terasa seperti potongan cerita yang belum lengkap. Penindakan di Wonosari memang patut diapresiasi, tetapi kita semua tentu tidak akan mudah diyakinkan jika di saat yang sama aktivitas PETI di wilayah lain tetap berlangsung tanpa hambatan berarti.
Asumsi kritis yang kemudian muncul pun semakin liar. Apakah aparat di tingkat Polres terkecoh oleh permainan para pelaku tambang ilegal? Ataukah ada persoalan koordinasi yang membuat penindakan menjadi setengah hati?
Bahkan tidak sedikit masyarakat bahkan penulis pun mulai berspekulasi lebih jauh tentang kemungkinan adanya kekuatan tertentu yang membuat aparat tampak berhati-hati.
Isu mengenai adanya pengusaha yang diduga mengendalikan aktivitas PETI dengan inisial RJ alias Riko, Ko DD, Ko FN, dan OM pun ikut berembus di tengah masyarakat.
Nama-nama ini disebut-sebut sebagai pihak yang memiliki pengaruh cukup kuat di lingkaran bisnis pertambangan ilegal di wilayah tersebut.
Tentu saja, spekulasi semacam ini tidak bisa dibiarkan menggantung tanpa kejelasan. Justru di sinilah pentingnya transparansi dan ketegasan aparat penegak hukum.
Kita semua tidak membutuhkan klarifikasi yang setengah jalan. Yang dibutuhkan adalah tindakan nyata yang konsisten Polda dan Polres di semua titik aktivitas PETI.
Perlu kita pertegas kembali, bahwa mempertanyakan kinerja aparat bukan berarti menuduh mereka pengecut. Kepolisian, baik di tingkat Polres Boalemo maupun Polda Gorontalo, tentu memiliki kapasitas dan kewenangan yang besar dalam penegakan hukum.
Namun ketika aktivitas ilegal tetap berlangsung secara terang-terangan, ruang pertanyaan kita akan selalu terbuka.
Kemungkinan terbesar dari situasi ini bukanlah soal keberanian aparat, melainkan adanya jaringan kepentingan yang lebih besar di balik aktivitas PETI tersebut.
Jika memang ada kekuatan ekonomi atau jaringan pengaruh yang melampaui kapasitas lokal, maka persoalan ini jelas tidak bisa ditangani dengan pendekatan biasa.
Di titik ini, kita hanya bisa menunggu satu hal yang sederhana, yaitu konsistensi. Jika dua alat berat di Wonosari bisa disita, maka sembilan alat berat di Dulupi pun seharusnya tidak kebal hukum.
Namun ketika hukum hanya tajam di satu lokasi namun tumpul di lokasi lain, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar operasi tambang ilegal, melainkan juga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum itu sendiri.
