Faktanews.com, Kota Gorontalo — Menjelang Idul Adha 1446 Hijriah, Pemerintah Kota Gorontalo menunjukkan langkah antisipatif dalam memperkuat daya tahan masyarakat terhadap tekanan harga bahan pokok. Melalui sinergi lintas sektor, Pemkot menggelar pasar murah bersubsidi sebagai bagian dari jaring pengaman sosial yang menyentuh langsung lapisan warga paling rentan.
Berlangsung di Kompleks Kedai Tuli, Kecamatan Sipatana, kegiatan ini dibuka oleh Wakil Wali Kota Gorontalo, Indra Gobel, Rabu (4/6/2025), dan menjadi bagian dari kebijakan pengendalian inflasi jelang perayaan hari besar keagamaan yang identik dengan lonjakan kebutuhan konsumsi rumah tangga.
“Pasar murah ini bukan hanya solusi ekonomis, tetapi juga bentuk kepedulian negara hadir dalam ruang hidup masyarakat, khususnya yang rentan secara sosial dan ekonomi,” tegas Indra dalam sambutannya.
Dengan subsidi mencapai 52 persen dari harga pasar, masyarakat dapat memperoleh komoditas utama seperti beras, minyak goreng, gula pasir, dan telur dengan harga jauh di bawah pasaran. Program ini juga menyasar kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas.
Uniknya, kegiatan ini tidak hanya digerakkan oleh pemerintah daerah, melainkan juga menggandeng berbagai pihak: Bank Indonesia, Yayasan Putra Mandiri, serta para pelaku distribusi bahan pokok.
“Kekuatan kolaborasi adalah kunci keberhasilan. Kami percaya, pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Sinergi dengan dunia usaha, perbankan, dan lembaga sosial memperluas jangkauan manfaat,” jelas Indra.
Lebih dari sekadar distribusi bahan pokok, pasar murah ini menjadi medium mempererat ikatan sosial antara pemerintah dan masyarakat. Indra pun mengimbau warga untuk bijak dalam berbelanja dan menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung.
“Kami ingin pastikan semua kebagian. Tidak perlu panic buying. Mari berbagi ruang dan kesempatan agar semangat Idul Adha benar-benar terasa oleh semua kalangan,” ujarnya.
Dengan pendekatan sosial yang berpihak dan kerja sama lintas sektor, Pemkot Gorontalo membuktikan bahwa pengendalian inflasi dan pemenuhan kebutuhan dasar bukan sekadar kebijakan makro, tetapi aksi nyata di lapangan yang memberi rasa aman dan keadilan ekonomi bagi warganya.
