Faktanews.com, Kota Gorontalo — Pemerintah Kota Gorontalo mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah melalui pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebelum batas akhir pada 31 Oktober 2025.
Pajak ini bukan hanya kewajiban, tetapi wujud nyata gotong royong warga dalam membiayai pembangunan dan layanan publik yang merata dan berkelanjutan.
“Setiap rupiah dari PBB yang dibayarkan warga akan kembali dalam bentuk pembangunan jalan, penerangan, pengelolaan sampah, air bersih, pendidikan, dan pelayanan kesehatan,” ujar Kepala Badan Keuangan Kota Gorontalo, Nuryanto.
Ia menambahkan bahwa PBB-P2 merupakan salah satu sumber utama pendapatan asli daerah yang bersifat langsung dan relevan dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari.
Dalam Perda Nomor 1 Tahun 2024, ditetapkan bahwa batas waktu pembayaran PBB adalah 31 Oktober 2025. Setelah tanggal tersebut, akan diberlakukan denda keterlambatan sebesar 1 persen per bulan sebagai bentuk penegakan disiplin fiskal.
Namun, Pemkot menekankan pendekatan edukatif dan kolaboratif dalam mengedukasi masyarakat, bukan sekadar menakut-nakuti dengan sanksi.
“Apa yang kami harapkan adalah kesadaran bersama bahwa pembangunan tidak datang dari luar, tetapi dibangun dari partisipasi warga. PBB adalah salah satu bentuk kontribusi yang paling konkret,” kata Nuryanto.
Ia juga menjelaskan bahwa tidak semua objek dikenakan pajak. Fasilitas ibadah, sekolah, rumah sakit nonkomersial, makam, situs budaya, serta tanah negara yang belum dimanfaatkan tidak masuk objek pajak.
Melalui sosialisasi yang sedang gencar dilakukan, Pemkot Gorontalo berharap masyarakat lebih memahami fungsi PBB sebagai instrumen keadilan sosial dan pemerataan pembangunan, terutama untuk wilayah permukiman dan layanan dasar.
“Kami ingin warga merasa memiliki kota ini. Ketika mereka membayar PBB, mereka sedang ikut membangun masa depan Gorontalo yang lebih tertata dan manusiawi,” tutup Nuryanto.
