Fakta News – Gorontalo. Berbagai kalangan kini menyoroti sikap Kepolisian Daerah (Polda) Gorontalo yang dinilai tidak serius dalam menangani praktik Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Pohuwato. Kritik keras kali ini disampaikan langsung oleh Satgas GRIP Jaya Gorontalo, Ais Rahmola.
Menurut Ais, langkah penindakan Polda Gorontalo terkesan “tebang pilih” dan semakin terbuka terlihat oleh publik. Ia menegaskan, operasi penangkapan yang dilakukan kepolisian selama ini hanya menyasar pengusaha kecil, sementara para pemain besar seperti Haji Suci yang sudah memiliki puluhan alat baik bekerja dan disewakan dibiarkan beroperasi tanpa hambatan.
“Yang ditangkap itu hanya pengusaha-pengusaha kecil, sedangkan pemain besar justru dibiarkan bebas berkeliaran. Kondisi ini bukan sekadar menimbulkan kecurigaan, tetapi juga mempertegas pandangan publik bahwa hukum di Gorontalo bukan hanya timpang, melainkan sudah berubah menjadi alat tebang pilih yang merusak keadilan.” tegas Ais, Kamis (18/9/2025).
Ia bahkan mencontohkan salah satu nama yang kerap disebut masyarakat, yakni Haji Suci, yang menurutnya sudah dikenal luas sebagai “Ratu PETI Pohuwato” karena seakan kebal dari jerat hukum.
“Dengan sikap Polda yang sekarang, masyarakat melihat bahwa ada figur-figur besar yang dilindungi. Sementara rakyat kecil yang mencari hidup justru ditindak. Ini bentuk nyata ketidakadilan,” tambahnya.
Lebih jauh, Ais menilai Kapolda Gorontalo yang baru pun tidak menunjukkan perubahan signifikan dalam penanganan PETI, bahkan terkesan mengikuti pola pendahulunya yang memilih diam.
“Kapolda baru seharusnya hadir dengan terobosan dan ketegasan hukum, bukan justru mengulang pola lama yang membiarkan kerusakan lingkungan terus terjadi,” tegas Ais.
Untuk itu, Satgas GRIP Jaya Provinsi Gorontalo akan segera berkoordinasi dengan GRIP Jaya Pusat guna melakukan langkah konkret dalam menekan aparat penegak hukum agar lebih serius menindak para pelaku PETI.
“Kami akan meminta dukungan GRIP Jaya Pusat untuk melakukan pressure dan mendampingi laporan resmi terhadap Kapolda Gorontalo ke Mabes Polri. Jangan sampai institusi penegak hukum hanya jadi penonton, apalagi kalau terkesan melindungi para pelaku besar,” tutup Ais. (JCR)
