Fakta News – Gorontalo. Aktivis Gorontalo, Diki Modanggu, menegaskan bahwa persoalan Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD yang tidak sesuai regulasi tidak ada kaitannya dengan persoalan kepemimpinan seseorang. Ia menilai, pembelaan terhadap dugaan penyimpangan Pokir dengan alasan loyalitas terhadap figur hanya akan mengaburkan inti masalah.
“Kepemimpinan Erwin Ismail di organisasi IMI Gorontalo patut diapresiasi, karena selama ini ia mampu membangun solidaritas dan semangat kebersamaan dalam dunia otomotif. Tapi ini bukan soal kepemimpinan. Ini soal penggunaan anggaran publik yang harus transparan dan sesuai peruntukan,” tegas Diki, Minggu (12/10).
Diki menyoroti adanya dugaan bahwa dana Pokir yang seharusnya untuk kepentingan masyarakat malah dititipkan ke KONI, dan kemudian ditransfer kepada salah satu anggota IMI, bukan ke rekening resmi organisasi. Praktik semacam ini, menurutnya, sudah cukup menjadi alasan bagi aparat penegak hukum untuk segera turun tangan dan melakukan penyelidikan mendalam.
“Kalau benar dana publik mengalir ke rekening pribadi, itu bukan lagi soal miskomunikasi administratif, tapi sudah masuk ranah pelanggaran hukum dan penyalahgunaan wewenang. Kepemimpinan yang baik justru harus berani menolak cara-cara seperti itu,” tambahnya.
Ia juga menegaskan bahwa Pokir bukan hak pribadi anggota dewan, melainkan hasil aspirasi masyarakat yang wajib dipertanggungjawabkan secara terbuka. Karena itu, menurut Diki, tidak boleh ada alasan komunitas, hobi, atau kedekatan personal yang membenarkan penggunaan dana publik di luar mekanisme resmi.
“Sekarang yang dibutuhkan bukan pembelaan, tapi klarifikasi dan transparansi. Kalau semuanya benar, tentu tidak ada yang perlu ditutupi. Tapi kalau ada indikasi pelanggaran, maka penegak hukum wajib mengambil sikap tegas, tanpa pandang bulu,” pungkas Diki Modanggu.
