Fakta News – Gorontalo. Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Menolak KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (13/10/2025).
Aksi tersebut menuntut agar DPRD segera mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan Dana Pokok Pikiran (Pokir) yang dinilai telah menyimpang dari regulasi dan mekanisme penggunaan anggaran publik.
Dalam orasinya, Koordinator Aksi Diki Modanggu menegaskan bahwa masyarakat berhak mendapatkan penjelasan terbuka dari DPRD Provinsi Gorontalo mengenai regulasi dan alur penyaluran Dana Pokir.
Menurutnya, banyak kejanggalan yang muncul dalam penyaluran dana tersebut, terutama yang diduga disalurkan melalui lembaga non-teknis seperti KONI Provinsi Gorontalo.
“Kami meminta DPRD Provinsi Gorontalo memberikan penjelasan terbuka kepada publik terkait regulasi penyaluran Dana Pokir. Ada banyak temuan di lapangan bahwa dana itu justru diarahkan ke lembaga yang bukan lembaga teknis, seperti KONI. Ini bentuk penyalahgunaan wewenang yang harus diusut,” tegas Diki Modanggu.
Diki juga mendesak Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Gorontalo untuk segera menelusuri penggunaan Dana Pokir sejak tahun 2019 hingga 2024, karena diduga kuat terdapat praktik penyimpangan yang melibatkan sejumlah anggota maupun mantan anggota DPRD.
Ia menyoroti adanya anggota dewan yang juga menjabat sebagai Ketua Cabang Olahraga (Cabor), di mana Dana Pokir mereka diarahkan melalui KONI. Menurutnya, hal ini merupakan bentuk nyata konflik kepentingan dan pelanggaran etika legislatif.
“Ini sudah bukan isu biasa. Banyak anggota DPRD yang juga Ketua Cabor, dan dana Pokir mereka diarahkan ke KONI. Kami minta Badan Kehormatan bertindak tegas, jangan sampai praktik seperti ini terus dibiarkan,” ujar Diki.
Aksi yang berlangsung damai itu dikawal ketat aparat kepolisian. Para demonstran membawa berbagai poster bertuliskan “Usut Pokir Bermasalah”, “Stop Nepotisme di DPRD”, dan “KONI Bukan Lembaga Teknis Pokir”.
Lebih lanjut, Diki mengungkapkan bahwa Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Menolak KKN akan kembali turun aksi pada hari Kamis mendatang (16/10/2025).
Pada aksi lanjutan tersebut, mereka berencana menyerahkan laporan resmi kepada Badan Kehormatan DPRD dan Kejaksaan Tinggi Gorontalo terkait dugaan penyalahgunaan Dana Pokir oleh sejumlah anggota dan mantan anggota DPRD Provinsi Gorontalo.
“Kami tidak akan berhenti. Kamis nanti kami akan datang lagi ke DPRD dan Kejati untuk menyerahkan laporan resmi. Ini bagian dari komitmen kami melawan praktik KKN yang merusak kepercayaan publik,” tegas Diki di akhir orasi.
Aliansi menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga ada tindakan nyata dari lembaga legislatif dan aparat penegak hukum. Mereka berharap, kasus ini menjadi momentum bersih-bersih internal DPRD dari praktik korupsi terselubung dalam bentuk penyaluran Pokir yang menyimpang.
