FAKTANEWS.COM – Ketua DPRD Provinsi (Deprov) Gorontalo, Thomas Mopili, menegaskan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi mahasiswa hingga ke tingkat pemerintahan pusat. Hal itu disampaikannya dihadapan mahasiswa dalam aksi demonstrasi jilid II yang digelar Aliansi Merah Maron di Bundaran Saronde, Senin (01/09/2025).
Thomas bersama Gubernur Gorontalo, Wagub, dan Kapolda Gorontalo, juga turut didampingi jajaran anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Dalam suasana terbuka, mendengarkan langsung aspirasi yang disampaikan melalui orasi mahasiswa.
“Tidak ada ruang bagi pejabat di Gorontalo untuk menutup diri dari kritik dan aspirasi masyarakat, khususnya mahasiswa,” kata Thomas Mopili.
Sejumlah tuntutan mahasiswa disampaikan, yakni mendesak Gubernur Gorontalo meneruskan aspirasi pemberhentian menteri bermasalah serta pencopotan wakil menteri yang rangkap jabatan kepada Presiden RI.
Meminta DPRD Provinsi Gorontalo mengonsolidasikan partai politik untuk memperjuangkan aspirasi mahasiswa di DPR RI, serta meminta fasilitasi dialog langsung antara mahasiswa dan DPR RI.
Tuntutan lain yakni menolak kebijakan yang dianggap membatasi kebebasan dan membebani rakyat, seperti pengaturan dana pensiun, pemotongan anggaran transfer ke daerah (APBD), pemangkasan dana pendidikan, serta pembahasan RUU Polri dan RKUHAP yang dinilai kontroversial.
Berikutnya mendesak evaluasi menyeluruh terhadap institusi Polri. Menuntut transparansi pengawasan DPRD terhadap isu lingkungan, termasuk membuka hasil kerja Pansus Pertambangan kepada publik.
Aksi berlangsung damai dengan pengawalan aparat kepolisian. Kehadiran langsung para pejabat daerah di tengah massa aksi menuai sorotan positif, menunjukkan terbukanya ruang dialog antara mahasiswa dan pemerintah.
