Faktanews.com, Gorontalo — Di tengah gemerlap pembangunan daerah, masih ada ratusan pekerja pengabdian yang belum menikmati kepastian masa depan. Sebanyak 329 tenaga honorer non-database di Provinsi Gorontalo kembali memperjuangkan nasib mereka—kali ini dengan mendatangi Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, pada Ahad malam (30/11/2025).
Di balik angka itu, ada kisah panjang: guru yang mengajar sejak 2007, tenaga administrasi yang bekerja tanpa putus, hingga mereka yang tetap menjalankan tugas meski berkali-kali harapan status kepegawaian hilang begitu saja.
Selama bertahun-tahun, perjuangan mereka dilakukan dalam diam—mengikuti proses pendataan, menemui pejabat pemerintah, hingga membawa berkas pengecekan ke kementerian dan BKN. Namun usaha itu tak membuahkan hasil karena satu alasan administratif: mereka tidak masuk database honorer nasional 2022.
Padahal, mereka memegang Surat Keputusan Pemerintah Provinsi, digaji melalui APBD, dan bertugas di sekolah atau instansi yang ditugaskan negara.
“Yang sakit itu bukan hanya ditolak, tetapi kami merasa ada ketidakadilan. Kami bekerja untuk negara, tapi negara tidak mengakui keberadaan kami dalam sistem,” ungkap salah seorang guru perempuan dengan mata berkaca-kaca.
Situasi semakin memanas ketika pada periode pengusulan formasi 2023 dan gelombang tambahan 2024, tidak ada ruang bagi mereka—karena syarat tetap hanya berlaku untuk honorer yang sudah terdata.
Jika SK tidak diperpanjang pada 2026, status dan pendapatan mereka resmi berakhir.
Respons Pemerintah Kota: “Ini bukan angka — ini manusia.”
Mendengar keluhan tersebut, Wali Kota Adhan Dambea menegaskan bahwa negara tidak boleh mengabaikan mereka yang telah bekerja bertahun-tahun untuk pendidikan dan pelayanan publik.
“Yang berdiri di depan saya malam ini bukan hanya tenaga honorer—tapi kepala keluarga, ibu rumah tangga, pencari nafkah, dan warga negara yang ingin dihargai,” ujarnya.
Adhan menyatakan akan segera membawa persoalan ini ke BKN dan kementerian terkait bersama pemerintah daerah lain agar solusi tidak lagi berdiri pada sisi teknis administrasi, tetapi pada asas keadilan bagi yang mengabdi.
Ia juga menekankan bahwa perjuangan aspirasi tidak boleh dihadapkan pada tekanan atau intimidasi dari pihak manapun.
“Mereka tidak datang untuk menantang, tetapi untuk meminta kejelasan hidup. Mereka harus dihormati,” tegasnya.
—
Pertemuan ini meninggalkan tanda tanya besar namun juga menyalakan kembali secercah harapan — bahwa perjuangan ratusan honorer non-database belum selesai, dan kini mereka tidak lagi berjalan sendirian.
