HESTEK.CO.ID — Menjelang penghujung tahun anggaran 2025, DPRD Kabupaten Pohuwato melalui Komisi II menggelar rapat evaluasi capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Rapat tersebut berlangsung di Ruang Rapat DPRD Pohuwato, Senin (17/11/2025).
Rapat evaluasi dipimpin Ketua Komisi II Nirwan Due, didampingi anggota Febriyanto Mardain, Otan Mamu, Suprapto Monoarfa, Tomi Umar, Rizal Pasuma, dan Jenni Ema Tulung, serta dihadiri OPD pengampu PAD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato.
Dalam rapat tersebut, DPRD menyoroti capaian PAD yang dinilai belum optimal di sejumlah OPD. Salah satu yang menjadi perhatian adalah Dinas Pertanian Pohuwato, yang tercatat sebagai OPD dengan capaian PAD terendah, bukan karena kontribusinya besar, melainkan karena realisasi yang jauh dari target.
Sekretaris Dinas Pertanian memaparkan sejumlah alasan terkait rendahnya capaian PAD. Namun, Komisi II menilai alasan yang disampaikan cenderung berulang dan tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.
“Alasan yang disampaikan ini berulang-ulang, sama seperti tahun sebelumnya. Ini tentu akan kembali kami evaluasi,” tegas Ketua Komisi II, Nirwan Due.
Sementara itu, anggota Komisi II Rizal Pasuma mengusulkan agar DPRD tidak hanya berhenti pada evaluasi, tetapi juga mengeluarkan rekomendasi tegas hingga pemberian sanksi atau punishment kepada OPD yang tidak mampu memenuhi target PAD.
“Kita perlu mengeluarkan rekomendasi, bahkan punishment, terhadap OPD yang tidak mencapai target PAD,” ujar Rizal.
Menanggapi usulan tersebut, Nirwan Due menyampaikan bahwa pemberian rekomendasi maupun sanksi terhadap OPD harus melalui pembahasan internal Komisi II sebelum diputuskan secara kelembagaan.
Meski demikian, DPRD tetap mendorong seluruh OPD yang capaian PAD-nya belum optimal untuk memaksimalkan waktu yang tersisa hingga akhir tahun anggaran, agar target yang telah ditetapkan dapat dikejar secara maksimal.
Evaluasi ini diharapkan menjadi bahan koreksi serius bagi OPD, sekaligus upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.
