POHUWATO — Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat berdampak langsung pada pembahasan APBD Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2026. Badan Anggaran (Banggar) DPRD Pohuwato bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terpaksa memangkas alokasi dana hibah, termasuk hibah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pohuwato.
Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran serius. Tanpa dukungan anggaran hibah, Kabupaten Pohuwato terancam gagal menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) yang dijadwalkan berlangsung pada tahun depan.
Anggota Komisi III DPRD Pohuwato, Mohamad Afif, yang juga menjabat Ketua KONI Pohuwato, mengaku memahami kebijakan efisiensi tersebut. Namun, sikapnya berubah setelah mengetahui masih adanya alokasi hibah bagi sejumlah organisasi tertentu.
Afif menyoroti fakta bahwa hibah tetap diberikan kepada Tim Penggerak PKK (TP PKK) dan Persatuan Istri Anggota Dewan (PIAD). TP PKK Pohuwato diketahui diketuai Selfi Mbuinga Monoarfa, istri Bupati Pohuwato Saipul Mbuinga, sementara PIAD dipimpin Erna Giasi, istri Ketua DPRD Pohuwato Beni Nento.
Dalam Rapat Paripurna ke-28 DPRD Pohuwato terkait Pembicaraan Tingkat II dan Penandatanganan Persetujuan Bersama Ranperda APBD 2026, Selasa malam (25/11/2025), Afif secara terbuka mempertanyakan kebijakan tersebut kepada Wakil Bupati Pohuwato, Iwan Adam.
“Kalau memang kebijakan hibah ini mau dihilangkan karena efisiensi, seharusnya dihilangkan semua. Jangan dipilah-pilah, yang satu dapat hibah, yang lain tidak,” tegas Afif di ruang rapat paripurna.
Namun, pertanyaan bernada protes itu tidak mendapat tanggapan langsung dari Wakil Bupati Pohuwato.
Sementara itu, Ketua DPRD Pohuwato, Beni Nento, saat dikonfirmasi terpisah menegaskan bahwa Banggar DPRD dan TAPD sebenarnya telah bersepakat untuk menghapus seluruh alokasi hibah organisasi dalam finalisasi APBD 2026.
“Dalam pembahasan final APBD, hibah untuk organisasi—baik PIAD maupun TP PKK—sudah kita hilangkan. Kecuali hibah untuk Badan Narkotika Nasional (BNN) Pohuwato,” jelas Beni Nento.
Polemi k ini menambah daftar pekerjaan rumah dalam penyusunan APBD Pohuwato 2026, terutama terkait konsistensi kebijakan efisiensi anggaran dan dampaknya terhadap sektor strategis, termasuk olahraga daerah.
