POHUWATO — Wakil Ketua Komisi II DPRD Pohuwato, Febriyanto Mardain, menyoroti ketidakhadiran Kepala Dinas Pertanian dalam rapat evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia menduga rendahnya capaian PAD di sektor pertanian menjadi salah satu alasan rapat tersebut hanya dihadiri oleh sekretaris dinas.
Febriyanto menilai, persoalan carut-marutnya penganggaran di Kabupaten Pohuwato berawal dari tidak tercapainya target PAD sebagaimana telah disepakati dalam pembahasan anggaran sebelumnya. Kondisi ini, menurutnya, berdampak langsung pada postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Ini tentu menjadi masalah serius. Jika benar terjadi pungutan di lapangan yang tidak sebanding dengan capaian PAD, maka kami akan menindaklanjutinya melalui Panitia Khusus (Pansus) Retribusi,” tegas Febriyanto.
Ia menegaskan, apabila ditemukan adanya pungutan yang tidak masuk ke kas daerah dan tidak diketahui oleh pimpinan OPD terkait, DPRD akan memberikan rekomendasi agar persoalan tersebut ditelusuri secara mendalam.
Febriyanto juga mengaku pesimis Dinas Pertanian mampu mencapai minimal 50 persen dari target PAD yang dibebankan. Ia menyebut, terdapat beberapa sektor di dinas tersebut yang realisasinya sangat rendah, bahkan hanya menyentuh angka 2 persen dari target yang ditetapkan.
“Bayangkan, dari target seratus persen, ada sektor yang hanya mampu mencapai dua persen. Rata-rata pun tidak ada yang sampai 50 persen, bahkan ada yang hanya 17 persen,” ungkapnya.
Kondisi ini, lanjut Febriyanto, menimbulkan pertanyaan serius terkait dasar penetapan target PAD setiap tahunnya. Ia menilai, penetapan target yang terlalu tinggi tanpa perhitungan matang justru memicu persoalan dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Kalau sejak awal sudah pesimis dengan capaian target, lalu mengapa target tersebut tetap ditinggikan? Inilah yang kemudian membuat penganggaran daerah bermasalah. Sektor retribusi yang hanya mencapai dua persen ini harus menjadi perhatian serius,” tutupnya.
