POHUWATO — Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kabupaten Pohuwato menggelar rapat kerja bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) guna melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Satu Data Presisi Pohuwato yang akan terintegrasi dengan program Gorontalo Satu Data.
Dalam rapat tersebut, Pansus I menegaskan bahwa pembahasan Ranperda Satu Data Presisi telah dilakukan bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan akan terus dilanjutkan melalui beberapa tahapan lanjutan. Ranperda ini dinilai strategis untuk memperkuat tata kelola data pembangunan di Kabupaten Pohuwato agar lebih terpadu dan akuntabel.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Pohuwato, Iqram Bhari Akbar Baderan, menyampaikan bahwa kehadiran regulasi Satu Data Presisi akan memberikan manfaat besar bagi pemerintah daerah, khususnya dalam meningkatkan efektivitas perencanaan dan pelayanan publik.
“Ranperda ini sangat baik untuk daerah. Dengan adanya Satu Data Pohuwato, pemerintah akan lebih mudah dan cepat melaksanakan tugas, termasuk dalam penyaluran berbagai bentuk bantuan. Semua bisa dilacak melalui data presisi yang terintegrasi,” ujar Akbar saat diwawancarai, Selasa (18/11/2025).
Ia menambahkan, sistem Satu Data juga akan membantu pemerintah daerah dalam memetakan potensi lapangan pekerjaan, mengidentifikasi permasalahan sosial, serta menyusun kebutuhan pembangunan secara lebih detail dan terukur.
“Dengan data yang presisi, OPD akan lebih mudah mengambil kebijakan karena tidak lagi terkendala data yang tumpang tindih atau tidak valid. Satu Data Pohuwato akan menjadi fondasi penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan ke depan,” imbuhnya.
Pansus I DPRD Pohuwato menargetkan pembahasan Ranperda Satu Data Presisi ini dapat segera dirampungkan, sehingga implementasinya mampu mendorong transformasi digital serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan berbasis data di Kabupaten Pohuwato.
