FAKTANEWS — Menyusul aksi demonstrasi besar yang digelar Aliansi Massa Rakyat Melawan (AMM) di Kantor DPRD Pohuwato, Senin (08/12/2025), Ketua Komisi III DPRD Pohuwato, Nasir Giasi, memberikan pernyataan tegas merespons tuntutan masyarakat penambang yang disuarakan dalam aksi tersebut.
Nasir menegaskan bahwa isu mengenai masuknya Proyek Strategis Nasional (PSN) ke dalam dokumen Panitia Khusus (Pansus) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tidak benar. Ia memastikan DPRD Pohuwato tidak pernah menyetujui, apalagi memasukkan PSN ke dalam pembahasan RTRW.
“DPRD tidak tinggal diam. Kami menanggapi secara serius apa yang menjadi tuntutan masyarakat penambang. Terkait PSN, itu sudah clear. DPRD tidak setuju dan tidak pernah memasukkan PSN dalam dokumen Pansus RTRW,” tegas Nasir.
Sebagai Ketua Pansus RTRW, Nasir menyatakan dirinya mengetahui secara pasti seluruh substansi pembahasan yang dilakukan DPRD. Karena itu, ia membantah keras narasi yang berkembang di publik seolah-olah DPRD telah mengakomodasi kepentingan PSN dalam dokumen tata ruang daerah.
“Saya pastikan isu itu tidak benar. Pembahasan RTRW dilakukan secara terbuka dan sesuai mekanisme. Tidak ada PSN dalam dokumen Pansus RTRW,” ujarnya.
Sebelumnya, dalam aksi AMM, massa mendesak DPRD Pohuwato agar mengambil langkah-langkah konstitusional, termasuk penggunaan hak angket, untuk menyelesaikan persoalan yang selama ini membelit masyarakat penambang. Mereka menilai DPRD harus bersikap lebih tegas agar kepentingan rakyat tidak terus terpinggirkan oleh kebijakan dan kepentingan investasi.
Menanggapi hal itu, Nasir menegaskan DPRD Pohuwato siap menjalankan fungsi politik dan kelembagaannya sesuai kewenangan yang dimiliki. Ia memastikan aspirasi masyarakat penambang akan tetap menjadi perhatian serius DPRD.
“DPRD siap melanjutkan langkah-langkah politik dan kelembagaan sesuai aturan. Aspirasi masyarakat tidak akan kami abaikan,” pungkasnya.
