Faktanews.com, Boalemo – Pembahasan APBD Perubahan Tahun 2025 di Kabupaten Boalemo kembali memunculkan dinamika baru. Badan Anggaran (Banggar) DPRD Boalemo mendesak adanya perubahan signifikan dalam pengelolaan anggaran media yang selama ini melekat di Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
Dalam rapat bersama Dinas Kominfo, para anggota dewan menyoroti perlunya transparansi dan pemerataan dana publikasi bagi insan pers. Bahkan muncul usulan agar pengelolaan anggaran media tidak lagi berada sepenuhnya di bawah Kominfo, melainkan dikelola langsung oleh pihak DPRD atau komunitas pers sendiri.
Ketua DPRD Boalemo, Karyawan Eka Putra Noho, menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran daerah, termasuk untuk media, harus berpihak pada kepentingan publik.
“Teman-teman pers harus kita hidupkan supaya bisa memberikan pemberitaan yang baik. Kalau ada kritik, tidak perlu kita marah. Yang penting jelas, dan ke depan harus diatur supaya tidak ada kecemburuan,” tegas Eka, Selasa (16/9/2025).
Ia menambahkan, ke depan perlu ada mekanisme baru agar wartawan di Boalemo tidak hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri.
“Kalau perlu, biarkan mereka yang mengaturnya dan Kominfo hanya sebagai pengontrol saja,” ujarnya.
Sikap tersebut mendapat dukungan dari Ketua Fraksi Demokrat, Hardi Syam Mopangga, yang menyoroti pentingnya pemerataan dalam pembagian anggaran media.
“Kalau ada 31 media, maka semuanya harus terakomodasi. Jangan sampai ada yang tidak kebagian. Itu tidak adil,” tegas Hardi.
Sebagai hasil pembahasan, seluruh anggota Banggar DPRD Boalemo sepakat agar pembagian anggaran media dilakukan secara merata dan transparan, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan antar lembaga pers.
