Faktanews.com, Boalemo – Rapat paripurna DPRD Kabupaten Boalemo dengan agenda pengambilan keputusan terhadap Rancangan APBD Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2025 berlangsung penuh dinamika pada Senin (23/9/2025).
Di antara seluruh pandangan akhir fraksi, sikap Fraksi Gerindra menjadi sorotan utama setelah menyampaikan pernyataan yang cukup tegas terkait pengelolaan anggaran sektor pendidikan.
Melalui juru bicaranya, Mohamad Amin, Fraksi Gerindra menyatakan menerima Ranperda APBD-P 2025 untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah, namun disertai catatan keras berupa mosi tidak percaya terhadap Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo.
Dalam pandangannya, Amin lebih dulu mengarahkan pesannya kepada Bupati dan Wakil Bupati Boalemo. Ia menekankan bahwa proses pembahasan anggaran harus menjunjung tinggi transparansi dan profesionalitas agar kepercayaan publik tidak tercederai.
“Kami ingin pola pembahasan anggaran ini tidak menimbulkan perspektif negatif publik. Transparansi adalah harga mati agar kepercayaan rakyat tetap terjaga,” ujar Amin.
Suasana paripurna memanas ketika Amin membacakan catatan kedua. Menurutnya, terdapat lebih dari Rp247 miliar anggaran pada OPD Pendidikan yang pembahasannya tidak tuntas dalam rancangan KUA APBD-P 2025. Hal ini dinilai sebagai bentuk lemahnya pengawasan dan ketidakjelasan arah kebijakan pada sektor strategis tersebut.
“Fraksi Gerindra menyatakan bukan bagian dari relasi fungsi kelembagaan terhadap pelaksanaan anggaran pada Dinas Pendidikan. Kami melepaskan diri dari tanggung jawab itu,” tegasnya.
Amin juga mengungkapkan bahwa Fraksi Gerindra akan melakukan kajian dan penelitian internal, bahkan membuka kemungkinan melibatkan pihak independen untuk menelusuri dugaan persoalan dalam pengelolaan anggaran pendidikan di Kabupaten Boalemo.
“Kami tidak bisa membiarkan sektor vital seperti pendidikan dikelola tanpa tuntas dan tanpa arah yang jelas. Ini soal masa depan generasi Boalemo,” tambahnya.
Meski setuju untuk mengesahkan Ranperda APBD-P 2025 menjadi Perda, sikap kritis Fraksi Gerindra meninggalkan kesan kuat dalam jalannya persidangan. Dukungan mereka disertai peringatan keras agar pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan, memperbaiki tata kelola anggaran dan memastikan akuntabilitas publik.
Rapat paripurna pun ditutup dengan penegasan bahwa DPRD Boalemo akan terus mengawal pelaksanaan APBD-P 2025, terutama pada sektor pendidikan yang menjadi pusat perhatian banyak pihak.
