Faktanews.com, Boalemo – Ketegangan fiskal melanda Kabupaten Boalemo seiring keterlambatan hasil evaluasi Gubernur Gorontalo terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) 2025. Penundaan tersebut memicu efek domino pada aktivitas ekonomi lokal—dari tertahannya pembayaran proyek hingga turunnya daya beli masyarakat.
Krisis ini muncul di tengah harapan besar masyarakat atas kelancaran roda ekonomi pasca HUT Boalemo ke-26. Pasalnya, sebagian besar sirkulasi uang di daerah masih bersumber dari belanja pemerintah, baik melalui pembayaran gaji pegawai, proyek infrastruktur, maupun kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
Keterlambatan evaluasi APBD-P menyebabkan sejumlah transaksi penting di lingkup pemerintahan terhenti. Pembayaran gaji, tunjangan, serta tagihan kepada pihak ketiga belum bisa direalisasikan. Para kontraktor, pelaku UMKM, hingga penyedia jasa makan-minum dan tenaga harian kini menghadapi ketidakpastian pendapatan.
“Perputaran uang di pasar jadi macet. Kami menunggu pencairan untuk menutup biaya operasional,” keluh salah satu pengusaha kecil di Tilamuta, Senin (14/10).
Fenomena ini menekan daya beli masyarakat dan menimbulkan stagnasi ekonomi di tingkat lokal. Jika dibiarkan berlarut, kondisi tersebut berpotensi menurunkan produktivitas serta menambah tekanan sosial ekonomi menjelang akhir tahun anggaran.
Di tengah situasi genting ini, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Boalemo, Hardi Mopangga, tampil mengambil langkah cepat dan taktis. Menyikapi keluhan masyarakat yang datang langsung ke ruang Fraksi Demokrat usai Rapat Paripurna Istimewa HUT Boalemo ke-26, Hardi segera mengaktifkan jalur komunikasi politik ke tingkat provinsi.
Melalui Staf Khusus (Stafsus) Gubernur Gorontalo, Hardi menyampaikan langsung urgensi percepatan evaluasi RAPBD-P kepada Biro Hukum dan Badan Keuangan Provinsi. Langkah ini dinilai sebagai bentuk kepedulian nyata legislatif terhadap keberlangsungan ekonomi daerah.
“Kami tidak ingin masyarakat jadi korban dari lambannya birokrasi. Ini soal keberlangsungan ekonomi rakyat,” tegas Hardi Mopangga.
Gerak cepat tersebut mendapat tanggapan positif dari pihak Pemerintah Provinsi Gorontalo. Melalui Stafsus Gubernur, disampaikan bahwa proses evaluasi RAPBD-P Boalemo kini menjadi prioritas dan diupayakan rampung dalam pekan ini.
Langkah percepatan ini diharapkan menjadi titik balik bagi pemulihan ekonomi Boalemo. Begitu hasil evaluasi turun, pemerintah daerah dapat segera menindaklanjuti penetapan APBD-P dan mencairkan anggaran untuk proyek serta belanja publik yang selama ini tertunda.
Kasus keterlambatan ini sekaligus menjadi pelajaran penting tentang akuntabilitas dan koordinasi lintas tingkat pemerintahan. Dalam konteks otonomi daerah, komunikasi efektif antara kabupaten dan provinsi menjadi kunci agar kebijakan fiskal tidak tersandera oleh proses administratif yang lambat.
Dengan langkah cepat Fraksi Demokrat melalui Hardi Mopangga, publik kini menaruh harapan agar pemerintah provinsi menepati komitmennya mempercepat evaluasi. Sebab di balik angka-angka anggaran itu, ada denyut ekonomi rakyat yang menunggu untuk kembali bergerak.
